LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 17 Juni 2026 | Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu menuding adanya indikasi keterlibatan tokoh politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah perguruan tinggi.
Aksi penolakan MBG, yang dimulai pada awal bulan ini, melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai jurusan. Mereka menyoroti kekhawatiran terkait alokasi dana, transparansi pelaksanaan, serta potensi politisasi program sosial yang seharusnya bersifat netral.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin, 15 Juni 2026, BEM Bersatu menyebutkan bahwa beberapa tokoh senior PDIP diduga memberikan arahan tak tertulis kepada mahasiswa untuk menggelar aksi protes pada hari-hari tertentu, sejalan dengan agenda politik partai menjelang pemilihan legislatif mendatang.
Berikut poin-poin utama yang disampaikan oleh BEM Bersatu:
- Penelusuran jejak komunikasi menunjukkan adanya pesan singkat dan grup WhatsApp yang melibatkan aktivis mahasiswa serta anggota PDIP lokal.
- Beberapa relawan BEM melaporkan adanya kunjungan tidak resmi dari kader PDIP ke kampus untuk memantau dinamika aksi.
- Penggunaan simbol-simbol partai dalam spanduk dan seragam demonstran dianggap sebagai indikasi dukungan politik.
PDIP menanggapi tuduhan tersebut dengan menegaskan bahwa partainya tidak terlibat dalam penyusunan atau pelaksanaan aksi penolakan MBG. Pihak pemenangan partai menyatakan bahwa setiap aksi mahasiswa bersifat independen dan tidak mendapat koordinasi dari struktur partai.
Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menegaskan komitmen untuk melanjutkan program MBG dengan penyesuaian mekanisme pengawasan. Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, menambahkan bahwa semua pihak, termasuk partai politik, diharapkan menjaga netralitas dalam kebijakan publik.
Pengamat politik menilai bahwa dugaan keterlibatan PDIP mencerminkan dinamika politik kampus yang semakin terpolitisasi menjelang pemilihan umum. Mereka memperingatkan bahwa politisasi program sosial dapat menurunkan kepercayaan publik dan mengalihkan fokus dari substansi kebijakan.
Sejauh ini, belum ada bukti konkret yang menguatkan klaim BEM Bersatu, namun proses investigasi internal BEM dan permintaan klarifikasi dari Kemdikbudristek sedang berlangsung. Mahasiswa yang terlibat aksi menolak MBG menegaskan kembali tuntutan transparansi anggaran serta partisipasi aktif dalam penetapan kebijakan kampus.