Guntur Romli Tepis Tuduhan BEM Bersatu: Kegilaan Logika Cocokologi yang Dipaksakan

LintasWarganet.com – 17 Juni 2026 | Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, memberikan klarifikasi resmi terkait siaran pers yang dikeluarkan oleh organisasi yang mengaku sebagai BEM Bersatu. Dalam pernyataannya, Romli menegaskan bahwa tuduhan BEM Bersatu mengenai “kegilaan logika cocokologi” yang dipaksakan terhadap PDIP adalah tidak berdasar dan bersifat provokatif.

BEM Bersatu sebelumnya menuduh PDIP menggunakan pendekatan politik yang tidak logis, menyebutnya sebagai “cocokologi”—suatu istilah yang menggabungkan kata cocok dan logika—yang menurut mereka dipaksakan dalam kebijakan partai. Tuduhan tersebut diangkat dalam sebuah siaran pers yang menimbulkan kegaduhan di media sosial.

Menanggapi, Guntur Romli menyampaikan bahwa tuduhan tersebut merupakan “kegilaan logika” semata, yang tidak mencerminkan realitas kerja partai. Ia menambahkan bahwa PDIP selalu berpegang pada prinsip demokrasi, konsistensi kebijakan, serta dialog terbuka dengan semua elemen mahasiswa. Romli menegaskan beberapa poin utama:

• PDIP tidak pernah menggunakan istilah atau pendekatan “cocokologi” dalam strategi politiknya.
• Setiap kebijakan partai didasarkan pada kajian ilmiah dan pertimbangan kepentingan nasional.
• Tuduhan tersebut bersifat politis dan dimaksudkan untuk menciptakan persepsi negatif terhadap PDIP.

Romli juga menolak segala bentuk pencemaran nama baik yang ditujukan kepada partai, mengingat reputasi PDIP sebagai partai dengan akar massa yang kuat. Ia menutup pernyataan dengan mengajak BEM Bersatu untuk kembali ke jalur dialog konstruktif, bukan melalui serangan semata.

Reaksi publik terhadap pernyataan Romli beragam. Sebagian kalangan menilai bahwa klarifikasi tersebut sudah cukup tegas, sementara yang lain menilai bahwa isu ini mencerminkan dinamika hubungan antara partai politik dan organisasi mahasiswa yang semakin kompleks. Ke depan, pihak PDIP berjanji akan terus memantau perkembangan situasi dan menindaklanjuti jika ada upaya penyebaran informasi yang tidak akurat.