Wakil Ketua DPR Cucun Resmikan Rumah Layak Huni di Cisalak Bandung

LintasWarganet.com – 16 Juni 2026 | Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Cucun Ahmad Syamsurijal, secara resmi meresmikan satu unit rumah layak huni di Kampung Cisalak, Desa Mekarlaksana, Kecamatan Bandung Barat, pada hari Senin, 14 Juni 2026. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta penerima manfaat program perumahan.

Rumah layak huni ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Program tersebut berfokus pada penyediaan hunian dengan standar keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas yang memadai, serta dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi.

Berikut beberapa poin penting yang disampaikan dalam acara peresmian:

• Tujuan Program: Mengurangi angka rumah tidak layak huni, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembangunan infrastruktur perumahan.
• Target Penerima Manfaat: Keluarga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan yang tinggal di wilayah kumuh atau daerah rawan banjir.
• Fasilitas Rumah: Luas bangunan 45 meter persegi, tiga kamar tidur, satu kamar mandi, dapur, serta taman kecil di depan rumah.
• Pengawasan dan Evaluasi: Pemerintah daerah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memastikan standar konstruksi terpenuhi.

Dalam sambutannya, Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan rumah yang layak bagi semua warga. Ia juga mengingatkan bahwa perumahan yang baik merupakan fondasi bagi pendidikan, kesehatan, dan produktivitas keluarga.

Penerima manfaat, seorang ibu rumah tangga bernama Siti Nurhaliza, mengungkapkan kebahagiaannya karena kini keluarganya memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman. Ia berharap program serupa dapat diperluas ke daerah lain yang masih mengalami kesulitan perumahan.

Acara diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman antara DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mempercepat pelaksanaan program rumah layak huni di wilayah tersebut.