JK Setuju Pembentukan DSI, Harapkan Kenaikan Pendapatan Negara dan Penertiban Pelaku Curang di Industri Batu Bara

LintasWarganet.com – 16 Juni 2026 | Jusuf Kalla (JK) menyatakan dukungannya terhadap pendirian PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola ekspor batu bara Indonesia. Menurutnya, DSI dapat menjadi instrumen utama dalam meningkatkan penerimaan negara sekaligus menindak tegas pemain yang terlibat dalam praktik penipuan.

DSI direncanakan berfungsi sebagai entitas yang memusatkan proses perizinan, verifikasi kualitas, serta pemantauan ekspor batu bara. Dengan mekanisme yang terintegrasi, diharapkan dapat mengurangi celah‑celah yang selama ini dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan manipulasi data, penyalahgunaan kuota, atau penjualan batu bara ilegal.

Berikut beberapa poin utama yang diharapkan tercapai melalui pembentukan DSI:

• Peningkatan transparansi: Semua data terkait produksi, kualitas, dan volume ekspor akan tercatat dalam sistem terpusat, memudahkan audit oleh otoritas terkait.
• Optimalisasi penerimaan negara: Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah dapat memastikan pajak, royalty, dan retribusi dari ekspor batu bara dibayarkan secara maksimal.
• Penertiban pemain tidak bertanggung jawab: DSI akan memiliki wewenang untuk menolak ekspor dari perusahaan yang tidak memenuhi standar atau terbukti melakukan kecurangan.
• Penguatan posisi tawar internasional: Standar kualitas yang terjamin dapat meningkatkan reputasi batu bara Indonesia di pasar global, membuka peluang nilai jual yang lebih tinggi.

JK menegaskan bahwa sektor batu bara masih menjadi penyumbang signifikan bagi pendapatan negara, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi pasca‑pandemi. “Jika tata kelola ekspor diperbaiki, negara akan mendapatkan alokasi yang lebih adil dari sumber daya alam yang dimiliki,” ujarnya dalam sebuah pertemuan dengan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain manfaat ekonomi, JK juga menyoroti aspek sosial dan lingkungan. Dengan kontrol yang lebih ketat, DSI dapat memastikan bahwa ekspor batu bara tidak melanggar regulasi lingkungan serta meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar tambang.

Pembentukan DSI masih berada dalam tahap perencanaan legislasi, namun dukungan politik dari tokoh senior seperti JK dianggap menjadi sinyal kuat bagi para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mewujudkan tata kelola yang lebih bersih dan efisien.