Polri Diminta Bersikap Humanis dalam Mengawal Demonstrasi Mahasiswa di Tengah Tekanan Ekonomi

LintasWarganet.com – 16 Juni 2026 | Ribuan mahasiswa di Jakarta kembali turun ke jalan pada hari Senin, menuntut kebijakan yang lebih responsif terhadap beban ekonomi yang semakin berat. Demonstrasi yang berlangsung damai ini memicu sorotan publik terhadap peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga ketertiban sekaligus menghormati hak-hak warga.

Berbagai pihak, termasuk organisasi mahasiswa, LSM hak asasi manusia, dan tokoh masyarakat, menekankan pentingnya sikap humanis dari aparat kepolisian. Sikap humanis diartikan sebagai penegakan hukum yang tidak mengorbankan martabat demonstran, menghindari penggunaan kekerasan berlebihan, serta menyediakan ruang dialog yang konstruktif.

Juru bicara Polri, Kombes Pol. Anton Wijaya, menyatakan komitmen institusi untuk menegakkan keamanan dengan pendekatan yang mengedepankan rasa hormat. “Kami akan melaksanakan tugas pengamanan dengan tetap menjaga hak kebebasan berpendapat. Penegakan hukum tidak boleh menjadi alat penindasan,” ujarnya dalam konferensi pers.

Mahasiswa yang berunjuk rasa menanggapi pernyataan tersebut dengan harapan bahwa kata-kata akan diikuti tindakan nyata. Mereka menekankan bahwa tekanan ekonomi—termasuk inflasi yang mencapai level tertinggi dalam satu dekade, kenaikan harga bahan pokok, dan beban utang pendidikan—telah menurunkan kualitas hidup mereka.

Berikut beberapa poin yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Polri dalam mengawal aksi demonstrasi:

• Memberikan arahan yang jelas kepada petugas di lapangan mengenai batasan penggunaan kekuatan.
• Menyediakan titik-titik mediasi di lokasi aksi untuk memfasilitasi dialog antara pihak mahasiswa dan pemerintah.
• Menjaga jarak aman antara aparat dan demonstran, menghindari provokasi yang dapat memicu kerusuhan.
• Mengutamakan dokumentasi video dan foto sebagai bukti transparansi, bukan sebagai alat intimidasi.
• Melakukan evaluasi pasca aksi untuk memperbaiki prosedur keamanan di masa mendatang.

Pengawasan independen dari lembaga hak asasi manusia juga diminta untuk memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Dengan kombinasi pendekatan humanis dan penegakan hukum yang proporsional, diharapkan demonstrasi dapat berlangsung damai, sekaligus memberikan sinyal kuat kepada pemerintah tentang urgensi kebijakan ekonomi yang lebih adil.