Demo ‘Indonesia Gawat Darurat’ di DPR: Mahasiswa Tolak RUU Militer Sipil, Kritik Makan Bergizi Gratis

LintasWarganet.com – 15 Juni 2026 | Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia berkumpul di depan Gedung DPR RI pada Senin (tanggal tidak disebutkan) dalam aksi yang mereka beri judul “Indonesia Gawat Darurat”. Demonstran menuntut pemerintah segera mengatasi krisis ekonomi yang mereka nilai semakin parah, serta menolak beberapa kebijakan yang dianggap mengancam hak sipil.

Keluhan utama mahasiswa berpusat pada kondisi ekonomi makro: inflasi yang terus naik, harga pangan dan kebutuhan pokok yang melambung, serta tingginya tingkat pengangguran lulusan baru. Mereka menilai kebijakan fiskal dan moneter saat ini belum mampu menurunkan beban hidup rakyat, terutama generasi muda yang baru memasuki pasar kerja.

Salah satu poin yang paling menonjol dalam protes adalah kritik terhadap program “Makan Bergizi Gratis” yang diluncurkan pemerintah sebagai bagian dari upaya mengurangi kemiskinan gizi. Mahasiswa menilai program tersebut belum terkoordinasi dengan baik, distribusinya tidak merata, dan sering kali mengabaikan standar gizi yang sebenarnya. Mereka menuntut transparansi dalam alokasi dana serta mekanisme pengawasan yang melibatkan lembaga independen.

Selain isu ekonomi dan kesejahteraan, demonstran secara tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Militer Sipil yang sedang dibahas di DPR. Mahasiswa mengkhawatirkan bahwa RUU tersebut dapat membuka peluang bagi militer untuk terlibat lebih jauh dalam urusan sipil, menggerus prinsip demokrasi, serta menimbulkan konflik kepentingan antara institusi keamanan dan masyarakat.

Berikut adalah tuntutan utama mahasiswa dalam aksi tersebut:

• Penurunan inflasi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok melalui kebijakan moneter yang lebih terarah.
• Peningkatan lapangan kerja bagi lulusan baru, termasuk program magang dan subsidi usaha mikro.
• Reformasi program “Makan Bergizi Gratis” dengan audit independen, transparansi anggaran, dan standar gizi yang jelas.
• Pembatalan atau revisi RUU Militer Sipil agar tidak mengizinkan militer mengakses ruang-ruang sipil tanpa kontrol ketat.
• Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam proses legislasi melalui forum konsultasi terbuka.

Beberapa anggota DPR menanggapi aksi tersebut dengan menyatakan akan meninjau kembali kebijakan yang dipermasalahkan. Ketua Komisi I DPR, yang membawahi urusan pertahanan, menegaskan bahwa RUU Militer Sipil masih dalam tahap pembahasan dan tidak ada niat untuk mengurangi peran sipil. Namun, perwakilan lain menyatakan dukungan terhadap peninjauan kebijakan “Makan Bergizi Gratis” dan menekankan pentingnya dialog dengan organisasi mahasiswa.

Aksi “Indonesia Gawat Darurat” mencerminkan kekecewaan generasi muda terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak responsif. Pengamat politik memperkirakan bahwa tekanan publik dari kalangan akademisi dapat memperlambat atau mengubah arah legislasi yang sedang berjalan, sekaligus mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan indikator kesejahteraan sosial.