Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Terseret Sidang Dugaan Korupsi, Prabowo Didesak Evaluasi

LintasWarganet.com – 15 Juni 2026 | Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, kembali menjadi sorotan publik setelah namanya muncul dalam sidang dugaan kasus korupsi terkait impor barang senilai miliaran rupiah. Menurut dokumen persidangan, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dalam proses pemberian izin impor yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

Kasus ini pertama kali terungkap ketika otoritas kepolisian mengamankan sejumlah bukti berupa dokumen transaksi, catatan internal, serta kesaksian saksi yang menuding adanya kolusi antara pejabat bea cukai dengan pihak swasta. Penyidikan masih berlangsung, namun dugaan korupsi diperkirakan melibatkan nilai transaksi yang signifikan.

Presiden Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bea cukai. Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Puan Maharani, menuntut agar proses hukum berjalan tanpa intervensi.

Di tengah dinamika ini, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto, mengeluarkan pernyataan yang menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem bea cukai. Prabowo menilai bahwa kasus ini mencerminkan celah struktural yang harus segera diperbaiki untuk mencegah terulangnya praktik korupsi.

Berikut beberapa poin penting yang diangkat dalam pernyataan Prabowo:

• Perlu audit independen terhadap prosedur izin impor.
• Penguatan mekanisme pengawasan internal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
• Penerapan sanksi tegas bagi pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran.
• Peningkatan transparansi publik melalui sistem informasi yang terbuka.

Selain itu, Prabowo menyerukan agar Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkolaborasi dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat menutup celah pengawasan. Ia menambahkan bahwa langkah evaluasi harus segera dilaksanakan agar kepercayaan publik terhadap lembaga bea cukai dapat dipulihkan.

Pengamat politik menilai bahwa tekanan politik terhadap pemerintah akan semakin kuat jika kasus ini tidak ditangani secara tegas. Mereka menilai bahwa selain proses hukum, reformasi struktural di dalam Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi kunci utama untuk memastikan integritas lembaga.

Secara keseluruhan, kasus dugaan korupsi yang melibatkan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama menimbulkan pertanyaan serius tentang tata kelola impor di Indonesia. Sementara proses penyidikan berjalan, harapan publik kini terletak pada tindakan evaluasi dan reformasi yang dijanjikan oleh pemimpin politik, termasuk Prabowo Subianto.