Haris Rusly: Gerakan sosial anti-APBN untuk rakyat adalah anomali

LintasWarganet.com – 14 Juni 2026 | Haris Rusly Moti, pendiri komunitas 98 Resolution Network, menilai bahwa gerakan sosial yang menolak alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi masyarakat merupakan fenomena yang tidak wajar. Menurutnya, penolakan tersebut muncul di tengah upaya pemerintah untuk menyalurkan bantuan dan program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

Ia mengingatkan bahwa APBN merupakan instrumen utama negara untuk mendistribusikan sumber daya ke sektor-sektor penting, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta bantuan sosial. Penolakan terhadap alokasi dana tersebut, kata Haris, justru dapat menghambat pencapaian target pembangunan dan memperlebar kesenjangan ekonomi.

Haris menambahkan bahwa gerakan anti-APBN cenderung mengedepankan narasi sempit yang tidak mempertimbangkan keseluruhan manfaat kebijakan fiskal. Ia mencontohkan bahwa sebagian bantuan sosial yang dibiayai oleh APBN telah membantu jutaan keluarga di daerah tertinggal, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain itu, Haris menekankan pentingnya dialog yang konstruktif antara pemerintah, akademisi, dan organisasi sosial. Ia mengajak semua pihak untuk meninjau kebijakan secara kritis namun tetap menghargai fakta bahwa alokasi anggaran merupakan proses yang melibatkan banyak pertimbangan teknis dan politik.

Dalam penutupnya, Haris menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan publik harus disampaikan lewat mekanisme yang sah, seperti partisipasi dalam rapat dengar pendapat atau penyusunan usulan kebijakan, bukan melalui penolakan mentah terhadap APBN yang dapat menimbulkan efek anomali dalam dinamika sosial ekonomi negara.