Solok dan Tanah Datar Perkuat Sinergi Jaga Kondusivitas Wilayah Perbatasan
Solok dan Tanah Datar Perkuat Sinergi Jaga Kondusivitas Wilayah Perbatasan

Solok dan Tanah Datar Perkuat Sinergi Jaga Kondusivitas Wilayah Perbatasan

LintasWarganet.com – 14 Juni 2026 | Pemerintah Kabupaten Solok bersama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, menandatangani kesepakatan untuk memperkuat sinergi dalam menjaga kondusivitas wilayah perbatasan. Kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan kedua kabupaten.

Dalam rapat kerja yang dilaksanakan di kantor Bupati Solok, para pejabat kedua kabupaten membahas langkah-langkah konkret, antara lain:

  • Pembentukan satuan tugas gabungan yang melibatkan aparat keamanan daerah dan aparat desa.
  • Pelaksanaan patroli bersama secara rutin pada titik-titik rawan konflik.
  • Peningkatan koordinasi dalam penanggulangan bencana alam yang sering melanda daerah perbatasan.
  • Penyuluhan kepada warga tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perbatasan.

Selain itu, kedua pemerintah kabupaten sepakat untuk menyusun peta risiko wilayah perbatasan yang memuat potensi konflik, aktivitas lintas batas, serta area rawan kriminalitas. Data ini akan menjadi acuan dalam penempatan personel keamanan dan alokasi anggaran.

Pejabat Solok menekankan bahwa sinergi ini tidak hanya bersifat operasional, melainkan juga mencakup aspek sosial‑ekonomi. Program peningkatan akses layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, akan diprioritaskan untuk mengurangi kesenjangan yang dapat menjadi pemicu ketegangan.

Di sisi lain, pejabat Tanah Datar menambahkan bahwa kerja sama lintas kabupaten ini diharapkan menjadi contoh bagi wilayah perbatasan lainnya di Sumatera Barat. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan dapat tercipta iklim kondusif yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta menjaga stabilitas sosial.

Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam beberapa minggu ke depan, serta pelaksanaan rapat koordinasi bulanan untuk memantau progres dan mengidentifikasi kendala yang muncul.