LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 13 Juni 2026 | Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) berupa tanah urug di Kabupaten Kampar. Keputusan ini dikeluarkan setelah ditemukan sejumlah lokasi tambang yang beroperasi tanpa izin resmi, menimbulkan potensi kerusakan lingkungan dan konflik lahan.
Gubernur Riau, melalui jabatannya sebagai penanggung jawab kebijakan lingkungan, menegaskan bahwa tindakan penangguhan bersifat sementara dan bertujuan memberikan waktu bagi pihak pelaku untuk mengurus perizinan yang sesuai. “Kami tidak akan mentolerir aktivitas tambang yang melanggar regulasi, terutama yang dapat mengancam ekosistem dan mata pencaharian masyarakat sekitar,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Beberapa faktor yang menjadi dasar penghentian antara lain:
- Kurangnya dokumen izin tambang yang sah.
- Penggunaan lahan pertanian dan hutan sebagai lokasi penambangan.
- Potensi pencemaran air tanah akibat pemindahan tanah urug.
- Keluhan masyarakat setempat terkait dampak kebisingan dan debu.
Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kampar akan melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan semua aktivitas yang masih berjalan telah dihentikan. Selanjutnya, pemilik tambang diminta menyerahkan rencana reklamasi dan dokumen perizinan kepada pemerintah dalam jangka waktu 30 hari.
Jika perizinan tidak dapat dipenuhi, maka proses penutupan tambang akan dilanjutkan secara permanen, termasuk penyitaan alat berat dan pemulihan lahan. Pemerintah Provinsi juga berjanji akan meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta instansi terkait lainnya untuk mengawasi kepatuhan regulasi pertambangan di seluruh wilayah Riau.
Langkah ini diharapkan tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga menegakkan keadilan bagi petani dan warga yang terdampak. Masyarakat diminta untuk melaporkan kembali setiap kegiatan tambang ilegal yang masih muncul, agar penegakan hukum dapat dilakukan secara cepat dan tepat.