Pencaplokan Zionis Atas Gaza Meluas, Hamas: DK PBB tak Berdaya Tindak Pelanggaran Israel
Pencaplokan Zionis Atas Gaza Meluas, Hamas: DK PBB tak Berdaya Tindak Pelanggaran Israel

Pencaplokan Zionis Atas Gaza Meluas, Hamas: DK PBB tak Berdaya Tindak Pelanggaran Israel

LintasWarganet.com – 13 Juni 2026 | Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, kembali mengkritik ketidakmampuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam menghentikan pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel di Jalur Gaza.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui kantor media mereka di Gaza, pimpinan Hamas menegaskan bahwa tindakan Israel yang semakin meluas mencakup penembakan artileri, serangan udara, serta operasi darat yang mengakibatkan korban sipil yang tinggi.

Hamas menuduh DK PBB “tidak berdaya” karena tidak dapat mengeluarkan resolusi yang tegas atau mengambil langkah konkret untuk menegakkan hukum internasional. Menurut mereka, kegagalan ini memperparah penderitaan warga Gaza yang sudah berada dalam kondisi krisis kemanusiaan.

  • Israel melaporkan serangan balasan atas roket yang ditembakkan dari Gaza.
  • Jumlah korban sipil, termasuk anak-anak dan wanita, terus meningkat menurut laporan medis lokal.
  • Upaya bantuan kemanusiaan masih terhambat karena akses terbatas ke wilayah terdampak.

Hamas menuntut agar DK PBB mengeluarkan sanksi yang lebih keras terhadap Israel, termasuk kemungkinan pemotongan bantuan militer dan penegakan resolusi yang menuntut penghentian total operasi militer di Gaza.

Pihak Israel, di sisi lain, membenarkan aksinya dengan menyatakan bahwa operasi tersebut bertujuan menghancurkan jaringan militer Hamas dan melindungi warga Israel dari serangan roket.

Sementara itu, komunitas internasional masih terpecah. Beberapa negara anggota DK PBB menyerukan gencatan senjata segera, sedakah yang lain menolak resolusi yang mengkritik Israel secara langsung.

Ketegangan ini menambah tekanan pada proses diplomasi yang telah lama terhambat, dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas mekanisme kolektif PBB dalam mengelola konflik berskala besar.