JPPI: Pemborosan MBG Rp 12 T Bisa Sekolahkan Jutaan Anak
JPPI: Pemborosan MBG Rp 12 T Bisa Sekolahkan Jutaan Anak

JPPI: Pemborosan MBG Rp 12 T Bisa Sekolahkan Jutaan Anak

LintasWarganet.com – 13 Juni 2026 | Jaringan Penggerak Pembangunan Indonesia (JPPI) menilai program Merdeka Belajar Garuda (MBG) telah menelan anggaran negara sebesar Rp12 triliun yang dianggap sia-sia. Menurut JPPI, dana sebesar itu seharusnya dapat dialokasikan untuk menambah akses pendidikan bagi jutaan anak Indonesia yang masih belum terserap dalam sistem sekolah.

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh perwakilan lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan tokoh politik, JPPI menyoroti beberapa poin kritis:

  • Anggaran Rp12 triliun dapat membiayai pembangunan lebih dari 3.000 sekolah baru di daerah tertinggal.
  • Dengan dana tersebut, pemerintah dapat memberikan beasiswa penuh kepada sekitar 5 juta siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
  • Investasi pada infrastruktur teknologi pendidikan, seperti laboratorium digital dan jaringan internet di sekolah, dapat meningkatkan kualitas belajar secara signifikan.

JPPI juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran MBG. Mereka meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengeluarkan laporan rinci mengenai alokasi dana, serta melakukan audit independen guna memastikan tidak ada penyalahgunaan.

Sejumlah pakar ekonomi publik menambahkan bahwa pemborosan dana publik tidak hanya mengurangi efektivitas program, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menyarankan agar prioritas anggaran diarahkan pada sektor yang memberikan dampak sosial terbesar, seperti pendidikan dan kesehatan.

Direktur JPPI, Dr. Ahmad Fauzi, menyatakan, “Jika Rp12 triliun dapat dialokasikan untuk menyalurkan pendidikan kepada jutaan anak, maka investasi itu akan menghasilkan generasi yang lebih terdidik, produktif, dan siap bersaing di era globalisasi.”

Pemerintah belum memberikan komentar resmi terkait tuduhan pemborosan tersebut. Sementara itu, JPPI berjanji akan terus memantau dan menuntut akuntabilitas penggunaan anggaran publik demi kepentingan rakyat.