Polisi Pegang Jabatan Sipil, Orasi Mahasiswa Ungkap 1 Juta Sarjana Menganggur
Polisi Pegang Jabatan Sipil, Orasi Mahasiswa Ungkap 1 Juta Sarjana Menganggur

Polisi Pegang Jabatan Sipil, Orasi Mahasiswa Ungkap 1 Juta Sarjana Menganggur

LintasWarganet.com – 12 Juni 2026 | Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada hari Senin, menyoroti dua isu utama yang memicu kegelisahan publik. Pertama, kebijakan pemerintah yang memungkinkan anggota kepolisian untuk menduduki jabatan sipil di instansi non‑polisi, yang dianggap menimbulkan konflik kepentingan dan mengurangi transparansi dalam birokrasi.

Kedua, orasi yang dibawakan oleh perwakilan mahasiswa mengungkap data mengkhawatirkan: lebih dari satu juta lulusan sarjana di Indonesia masih menganggur atau berada dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi mereka. Angka tersebut mencerminkan kesenjangan antara peningkatan jumlah perguruan tinggi dan lapangan kerja yang tersedia.

Dalam orasinya, mahasiswa menuntut beberapa langkah konkret, antara lain:

  • Peninjauan kembali regulasi yang memperbolehkan polisi memegang posisi sipil, termasuk penetapan batasan yang jelas.
  • Peningkatan program penempatan kerja khusus bagi fresh graduate, dengan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan.
  • Transparansi publik terhadap data pengangguran lulusan, serta penyusunan kebijakan yang menyesuaikan output pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.

Demonstrasi tersebut dihadiri oleh perwakilan organisasi mahasiswa, serikat buruh, dan aktivis sosial. Mereka menyampaikan bahwa kebijakan yang mengizinkan polisi mengambil jabatan sipil berpotensi menutup peluang kerja bagi warga sipil yang kompeten, terutama di sektor-sektor strategis.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di kalangan sarjana mencapai 7,5 persen, atau setara dengan lebih dari satu juta orang. Banyak lulusan mengaku kesulitan menemukan pekerjaan yang sejalan dengan bidang studi mereka, sehingga terpaksa bekerja di sektor informal atau menganggur.

Para pengamat menilai bahwa masalah ini tidak hanya bersifat ekonomi, melainkan juga memiliki dimensi sosial dan politik. Kebijakan yang tidak transparan dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi keamanan, sementara tingginya angka pengangguran sarjana dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial yang meluas.

Penutup aksi, mahasiswa menyerukan dialog terbuka antara pemerintah, kepolisian, dan dunia pendidikan untuk menemukan solusi jangka panjang yang mengatasi kedua persoalan tersebut secara simultan.