Kejagung Mulai Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya di Kasus Korupsi Anggaran MBG

LintasWarganet.com – 10 Juni 2026 | Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah membuka kajian resmi terhadap permohonan status justice collaborator yang diajukan oleh Sony Sonjaya, mantan pejabat yang terlibat dalam dugaan korupsi anggaran Badan Usaha Milik Negara (MBG). Permohonan tersebut diajukan setelah proses penyidikan terhadap kasus penggelapan dana MBG yang mencapai ratusan miliar rupiah masih berlangsung.

Justice collaborator merupakan mekanisme hukum di mana seorang tersangka atau terdakwa yang bersedia memberikan keterangan penting untuk membantu penyidikan dapat memperoleh keringanan hukuman. Dalam konteks ini, Sony Sonjaya mengaku siap mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan beberapa pejabat tinggi dan pengusaha.

Kejagung menyatakan bahwa tim penyidik akan menilai kelayakan permohonan tersebut berdasarkan tiga kriteria utama: keabsahan dan kelengkapan dokumen, nilai informatif keterangan yang diberikan, serta dampak positif terhadap penyelesaian kasus. Proses verifikasi diperkirakan memakan waktu beberapa minggu.

• Langkah awal: Pengumpulan dokumen pendukung dari Sony Sonjaya.
• Evaluasi: Analisis keterangan terhadap bukti material yang telah terkumpul.
• Keputusan: Penetapan status justice collaborator dan rekomendasi hukuman.

Kasus korupsi anggaran MBG ini bermula pada tahun 2022 ketika audit internal menemukan adanya alokasi dana yang tidak sesuai prosedur. Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejagung mengidentifikasi sejumlah transaksi mencurigakan yang melibatkan proyek infrastruktur dan pengadaan barang.

Sony Sonjaya, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan MBG, dituduh menerima suap dalam bentuk fasilitas dan pembayaran tidak resmi. Ia mengklaim bahwa banyak pihak lain yang juga terlibat, termasuk pejabat daerah dan kontraktor swasta.

Jika permohonan justice collaborator disetujui, Sony Sonjaya dapat memperoleh pengurangan hukuman atau bahkan pembebasan sebagian, asalkan keterangan yang diberikan terbukti akurat dan berkontribusi signifikan pada penangkapan pelaku lain. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Kejagung dan, bila diperlukan, akan diajukan ke Mahkamah Agung untuk pertimbangan lanjutan.

Pengembangan penyidikan ini menambah tekanan pada pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran MBG serta meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana publik. Masyarakat dan lembaga pengawas menantikan hasil akhir sebagai indikasi komitmen negara dalam memerangi korupsi tingkat tinggi.