Politik kemarin, perpanjangan usia Polri hingga Prabowo panggil Luhut

LintasWarganet.com – 10 Juni 2026 | Beragam peristiwa politik mewarnai agenda Selasa, 9 Juni 2024, mulai dari keputusan penting di rapat paripurna DPR RI hingga langkah strategis pemerintah dalam bidang keamanan dan pertahanan.

Di sidang paripurna, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur perpanjangan usia pensiun anggota Polri. Usia pensiun dinaikkan dari 58 menjadi 60 tahun, dengan harapan meningkatkan profesionalisme serta menunda kekosongan jabatan di tingkat menengah. Usulan tersebut diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan mendapat dukungan mayoritas anggota DPR, meski beberapa fraksi menyoroti kebutuhan penyesuaian anggaran pensiun.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, secara terbuka menghubungi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, melalui telepon pada sore hari. Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara partai dan pemerintah dalam menyiapkan kebijakan pertahanan yang responsif, khususnya dalam rangka menghadapi dinamika keamanan maritim di wilayah Natuna dan Selat Malaka. Luhut menyambut panggilan tersebut dengan menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral.

• Usia pensiun Polri dinaikkan menjadi 60 tahun.
• RUU disetujui dengan dukungan mayoritas DPR.
• Prabowo mengajak Luhut berdiskusi tentang kebijakan pertahanan maritim.
• Diskusi diharapkan menghasilkan rencana aksi konkret dalam tiga bulan ke depan.

Reaksi publik beragam. Serikat Purnawirawan Polri menganggap kenaikan usia pensiun dapat menunda pensiun yang layak, sementara organisasi kepolisian menilai langkah ini memberi kesempatan bagi perwira berpengalaman untuk mentransfer pengetahuan. Di sektor pertahanan, analis politik menilai panggilan Prabowo kepada Luhut mencerminkan upaya membangun koalisi yang lebih solid menjelang pemilihan umum mendatang.

Secara keseluruhan, rangkaian peristiwa ini menandai dinamika politik yang intens pada akhir Juni 2024, di mana kebijakan keamanan dan pertahanan menjadi fokus utama, sekaligus menegaskan peran aktif para pemimpin politik dalam membentuk agenda nasional.