Sederet Kritik Tajam Said Iqbal terhadap Pemerintahan Prabowo Sebelum Dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden
Sederet Kritik Tajam Said Iqbal terhadap Pemerintahan Prabowo Sebelum Dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden

Sederet Kritik Tajam Said Iqbal terhadap Pemerintahan Prabowo Sebelum Dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden

LintasWarganet.com – 08 Juni 2026 | Presiden Partai Buruh Said Iqbal resmi dilantik pada Senin, 8 Juni 2024, sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Buruh. Sebelum penunjukan tersebut, Said Iqbal kerap menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam ranah ketenagakerjaan.

Berbagai pernyataan Said Iqbal menyoroti sejumlah isu utama:

  • Kebijakan Upah Minimum: Ia menilai bahwa upah minimum yang ditetapkan tidak mencukupi kebutuhan hidup layak bagi pekerja, terutama di sektor informal.
  • Pembatasan Hak Serikat Pekerja: Said Iqbal mengkritik regulasi yang menurutnya melemahkan posisi serikat pekerja dalam negosiasi kolektif.
  • Penggunaan Outsourcing: Ia menyoroti meningkatnya praktik outsourcing yang menurunkan standar perlindungan tenaga kerja dan mengurangi kepastian kerja.
  • Penyederhanaan Perizinan: Menurutnya, proses perizinan yang dipercepat sering mengabaikan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
  • Kebijakan Pajak dan Insentif: Said Iqbal berpendapat bahwa insentif fiskal yang diberikan kepada perusahaan besar tidak seimbang dengan kontribusi yang diberikan kepada pekerja.

Selain poin‑poin di atas, Said Iqbal juga menyinggung perlunya peningkatan pelatihan vokasi, perlindungan terhadap pekerja migran, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran ketenagakerjaan. Ia menegaskan bahwa peran sebagai penasihat khusus akan dimanfaatkan untuk mengadvokasi kebijakan yang lebih pro‑pekerja dan menyeimbangkan kepentingan antara pengusaha dan buruh.

Penunjukan Said Iqbal diharapkan dapat menjadi jembatan dialog antara pemerintah dan dunia kerja, terutama mengingat latar belakangnya sebagai aktivis buruh dan tokoh Partai Buruh. Namun, pengamat politik menilai bahwa efektivitas peran tersebut akan sangat bergantung pada sejauh mana Presiden Prabowo bersedia menyesuaikan kebijakan dengan masukan dari kalangan pekerja.