Terima Kasih Mas Bahlil Ganteng! IMA Apresiasi Pembatalan Skema Gross Split untuk Sektor Minerba

LintasWarganet.com – 08 Juni 2026 | Jakarta – Ikatan Aliran Minerba Indonesia (IMA) menyampaikan rasa terima kasih kepada Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, atas keputusan pemerintah membatalkan skema bagi hasil gross‑split untuk sektor mineral dan batubara (minerba).

Skema gross‑split sebelumnya diadopsi dari regulasi migas, dimana pemerintah dan operator berbagi pendapatan secara proporsional berdasarkan produksi bruto. IMA menilai bahwa model tersebut kurang tepat diterapkan pada industri pertambangan karena karakteristik operasional, biaya produksi, dan risiko yang berbeda signifikan dibandingkan dengan migas.

• Operasional pertambangan melibatkan fase eksplorasi panjang dengan ketidakpastian cadangan.
• Biaya penambangan dipengaruhi oleh variabel geologi dan infrastruktur yang tidak konstan.
• Model bagi hasil migas dapat mengurangi daya tarik investasi asing pada sektor minerba.

Dalam pernyataan resmi, IMA menekankan bahwa pembatalan skema gross‑split membuka ruang bagi regulasi yang lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi riil pertambangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi, mempercepat perizinan, dan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan tambang baik domestik maupun internasional.

Selain itu, IMA menyambut baik upaya Menteri Bahlil dalam memperkuat sinergi antara kebijakan investasi dan regulasi pertambangan. “Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih kompetitif dan adil,” kata Ketua IMA, Budi Santoso, dalam konferensi pers.

Para analis pasar menilai bahwa langkah ini dapat menstimulasi aliran modal baru ke sektor minerba, terutama dalam proyek‑proyek yang sebelumnya terhambat oleh ketidakpastian regulasi. Namun, mereka juga mengingatkan perlunya kebijakan lanjutan yang mengatur bagi hasil secara transparan dan mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Secara keseluruhan, pembatalan skema gross‑split dipandang sebagai langkah positif yang menyesuaikan regulasi dengan realitas industri pertambangan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang menarik di bidang sumber daya alam.