LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 07 Juni 2026 | Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dikabarkan akan resmi dilantik sebagai Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada Senin, 8 Juni 2024. Informasi tersebut disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) melalui pernyataan resmi yang disiarkan pada akhir pekan lalu.
Latar Belakang Pengangkatan
Said Iqbal, yang sejak 2022 menjabat sebagai Ketua Umum Partai Buruh, dikenal aktif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, terutama di sektor informal dan industri manufaktur. Sebelumnya ia pernah memegang jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada periode 2019-2024, di mana ia sering mengajukan rancangan undang‑undang terkait upah minimum, perlindungan tenaga kerja, dan jaminan sosial.
Peran Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan
Posisi Penasihat Presiden di bidang ketenagakerjaan bertugas memberikan masukan strategis kepada Presiden mengenai kebijakan tenaga kerja, regulasi pasar kerja, serta program peningkatan kesejahteraan pekerja. Penasihat juga berkoordinasi dengan kementerian terkait, serikat pekerja, dan dunia usaha untuk merumuskan kebijakan yang seimbang.
Reaksi KSPSI dan Ketum Jumhur Hidayat
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, menyambut baik kabar tersebut dan menekankan bahwa kehadiran Said Iqbal di posisi strategis ini dapat memperkuat dialog antara pemerintah dan serikat pekerja. “Kami berharap Saudara Said Iqbal dapat menjadi jembatan efektif antara aspirasi buruh dan kebijakan pemerintah,” ujar Jumhur dalam sebuah pertemuan internal KSPSI.
Implikasi Politik
- Pengangkatan ini dapat memperluas basis dukungan Partai Buruh di kalangan pekerja.
- Menunjukkan sinyal pemerintah untuk memperkuat kebijakan pro‑buruh menjelang pemilihan legislatif 2025.
- Potensi pergeseran dinamika hubungan industrial antara serikat pekerja dan dunia usaha.
Jika pengangkatan Said Iqbal terkonfirmasi, proses pelantikan akan dilaksanakan oleh Sekretaris Negara dalam sebuah acara resmi di Istana Negara. Sampai saat itu, pihak terkait belum mengeluarkan pernyataan resmi lebih lanjut mengenai detail jabatan dan agenda kerja pertama penasihat baru.