Jokowi Sebut Nadiem Makarim Orang Baik dalam Kontroversi Pengadaan Chromebook

LintasWarganet.com – 05 Juni 2026 | Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, memberikan pernyataan terkait penyelidikan yang tengah melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Dalam sambutan singkat, Jokowi menegaskan bahwa Nadiem adalah pribadi yang baik dan menolak segala tuduhan yang belum terbukti secara hukum.

Pernyataan tersebut muncul setelah sorotan publik terhadap proses pengadaan laptop berbasis Chrome OS (Chromebook) yang diklaim sebagai bagian dari arahan Presiden untuk mempercepat digitalisasi pendidikan. Pengadaan tersebut sempat menjadi bahan perdebatan karena dugaan penyimpangan dalam tender dan penetapan spesifikasi.

Berikut rangkuman fakta utama yang terkait dengan kasus ini:

• Presiden Jokowi pada tahun 2022 menandatangani kebijakan yang mendorong penggunaan Chromebook di sekolah negeri untuk mempermudah akses materi digital.
• Departemen Pendidikan, melalui Kementerian Riset dan Teknologi, melakukan proses lelang yang melibatkan beberapa vendor nasional dan internasional.
• Beberapa pihak mengkritik transparansi tender, menuding potensi konflik kepentingan dan penetapan harga yang tidak wajar.
• Nadiem Makarim, yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada saat itu, menjadi sorotan karena memimpin implementasi kebijakan tersebut.
• Penuntutan terhadap Nadiem kini berada di ranah hukum, namun belum ada putusan final.

Menanggapi situasi tersebut, Jokowi menegaskan, “Saya tahu Nadiem sebagai orang yang berintegritas dan berkomitmen pada pendidikan. Selama ini ia telah berjuang meningkatkan kualitas belajar dengan teknologi.” Ia menambahkan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai prosedur dan tidak menjadi ajang politisasi.

Pengamat politik menilai pernyataan Presiden dapat menjadi upaya meredam ketegangan politik di dalam kabinet serta menegaskan kepercayaan pada kebijakan digitalisasi. Sementara itu, komunitas pendidikan berharap proses pengadaan Chromebook dapat segera diselesaikan secara transparan agar manfaat teknologi dapat dinikmati oleh semua sekolah.

Kasus ini masih akan dipantau perkembangan selanjutnya, baik dari sisi proses peradilan maupun implementasi kebijakan digital di sektor pendidikan.