Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Program Bedah Rumah di Bantul, Targetkan Perbatasan

LintasWarganet.com – 05 Juni 2026 | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk memantau pelaksanaan Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum peresmian fase terbaru program yang difokuskan pada wilayah-wilayah perbatasan.

Program Bedah Rumah merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan menyediakan rumah layak huni bagi keluarga tidak mampu melalui skema swadaya. Dalam pelaksanaannya, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta pihak swasta untuk menyederhanakan proses perizinan, mempercepat pembangunan, dan menurunkan biaya kredit.

• Target utama: menyelesaikan pembangunan rumah di daerah perbatasan yang selama ini belum terjangkau.
• Benefisiari: keluarga berpendapatan rendah dengan prioritas pada rumah yang rusak atau tidak layak huni.
• Skema pembiayaan: kredit bersubsidi dengan bunga rendah dan jangka waktu fleksibel.
• Fasilitas tambahan: bantuan renovasi, penyediaan infrastruktur dasar, dan pelatihan keuangan bagi penerima manfaat.

Selama kunjungan, kedua menteri meninjau beberapa proyek yang sudah selesai dan yang masih dalam tahap konstruksi. Mereka menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral untuk memastikan setiap rumah yang dibangun memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, Mendagri menegaskan bahwa program ini akan diprioritaskan untuk wilayah-wilayah perbatasan, mengingat tantangan khusus yang dihadapi penduduk di daerah tersebut, seperti akses terbatas ke layanan publik dan risiko bencana alam. Diharapkan dengan percepatan program Bedah Rumah, tingkat kepemilikan rumah di daerah perbatasan akan meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Pelaksanaan program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mempercepat penyediaan rumah layak huni, sekaligus mengurangi beban pemerintah pusat dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.