Alokasi Program Bedah Rumah Stimulan (BSPS) di DIY Naik Lebih dari 28 Kali Lipat Tahun Ini

LintasWarganet.com – 04 Juni 2026 | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengumumkan peningkatan signifikan dalam alokasi anggaran untuk Program Bedah Rumah Stimulan (BSPS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2024. Menurut Menteri PKP, anggaran yang dialokasikan kini lebih dari 28 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menandai komitmen pemerintah dalam mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni.

Anggaran BSPS untuk DIY tahun lalu diperkirakan sekitar Rp 5 miliar. Tahun ini, alokasi naik menjadi sekitar Rp 145 miliar, mencakup dana untuk renovasi, perbaikan struktural, dan penyediaan fasilitas sanitasi dasar. Peningkatan dana ini diharapkan dapat menambah jumlah rumah yang mendapat perbaikan dari 150 unit pada tahun lalu menjadi lebih dari 4.200 unit.

Rincian alokasi dana mencakup:

• Renovasi struktural: Penggantian atap, dinding, dan fondasi yang rusak.
• Sanitasi dan kesehatan: Pemasangan instalasi air bersih, jamban, dan sistem pembuangan limbah.
• Energi dan penerangan: Penyediaan listrik dan lampu LED hemat energi.

Selain peningkatan kuantitas, kualitas pelaksanaan juga akan ditingkatkan. Pemerintah daerah DIY bersama PKP akan mengoptimalkan mekanisme seleksi penerima bantuan, memastikan bahwa rumah yang paling membutuhkan menjadi prioritas utama. Mekanisme tersebut melibatkan verifikasi data rumah tidak layak huni (RTLH) melalui survei lapangan dan data kependudukan.

Para pejabat menekankan bahwa program ini tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi warga. Dengan lingkungan tempat tinggal yang lebih layak, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas, kesehatan, dan akses pendidikan bagi keluarga penerima manfaat.

Implementasi program dijadwalkan selesai pada akhir 2025, dengan pemantauan berkala dan laporan transparan kepada publik. Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan alokasi dana perumahan di wilayah lain, sejalan dengan target nasional untuk menurunkan jumlah rumah tidak layak huni menjadi 0,5% pada tahun 2030.