Mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya Kirim Surat ke Nanik S. Deyang, Pengacara Angkat Suara tentang Kasus Korupsi Makan Bergizi Gratis

LintasWarganet.com – 04 Juni 2026 | Mantan Wakil Kepala Badan Garansi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, baru‑baru ini mengirimkan surat resmi kepada mantan Kepala BGN, Nanik S. Deyang, terkait perkembangan terbaru penyelidikan kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis. Surat tersebut disertai pernyataan terbuka dari tim hukum yang mewakili pihak terkait, menyoroti proses penetapan tersangka yang dianggap belum sepenuhnya transparan.

Program Makan Bergizi Gratis diluncurkan pada awal 2022 dengan tujuan menyediakan makanan bergizi secara gratis bagi keluarga kurang mampu. Namun, sejak akhir 2023, sejumlah temuan audit mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pengadaan bahan makanan, pembayaran ganda, dan dugaan suap antara penyedia dan pejabat BGN.

Dalam suratnya, Sony Sonjaya menuntut klarifikasi dari Nanik S. Deyang mengenai keputusan internal BGN yang dianggap mengabaikan rekomendasi auditor. Sonjaya menulis, “Kami mengharapkan penjelasan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan terkait prosedur pengadaan yang menimbulkan kerugian negara.”

Pengacara yang mewakili pihak terkait menanggapi surat tersebut dengan menegaskan bahwa penetapan tersangka belum didasarkan pada bukti yang memadai. Ia menyatakan, “Proses hukum harus dijalankan dengan prinsip kepastian hukum dan hak atas pembelaan. Penetapan tersangka yang terburu‑burru dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.”

• Penetapan tersangka resmi diumumkan KPK pada 1 Mei 2024, menargetkan tiga pejabat tinggi BGN.
• Surat resmi Sony Sonjaya kepada Nanik S. Deyang dikirim pada 28 April 2024.
• Pengacara menuntut audit independen sebelum proses persidangan dimulai.

Reaksi dari kalangan politik dan masyarakat luas beragam. Beberapa anggota DPR menuntut transparansi penuh, sementara organisasi anti‑korupsi menekankan pentingnya pengawasan independen. Sementara itu, BGN belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai isi surat maupun komentar pengacara.

Ke depan, KPK dijadwalkan melanjutkan penyelidikan lanjutan pada bulan Juni, dengan harapan dapat mengumpulkan bukti yang kuat sebelum proses persidangan dimulai. Semua pihak diharapkan dapat menghormati prinsip due process demi menegakkan akuntabilitas dan keadilan.