Eks Kepala BGN dan Wakilnya Jadi Tersangka Korupsi dan Mark Up Pengadaan

LintasWarganet.com – 04 Juni 2026 | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan sebagai program unggulan Presiden ternyata terjerat praktik korupsi yang melibatkan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Kejaksaan Agung (Kejagung) pada hari Rabu menetapkan tiga mantan pejabat BGN—mantan Kepala BGN, mantan Wakil Kepala BGN, dan mantan Pejabat Pengadaan—sebagai tersangka dalam kasus korupsi dan mark‑up pengadaan barang makanan.

Berikut rangkaian fakta penting yang terungkap:

• Ketiga tersangka diduga melakukan manipulasi harga dalam pengadaan bahan makanan untuk program MBG, sehingga terjadi selisih mark‑up yang mencapai puluhan miliar rupiah.
• Penggelapan dana terjadi antara tahun 2020 hingga 2022, ketika program MBG masih berada pada fase ekspansi nasional.
• Kejagung menilai terdapat indikasi kuat adanya persekongkolan antara pejabat BGN dengan sejumlah penyedia barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar.
• Seluruh proses penyidikan didukung oleh bukti dokumen tender, rekaman percakapan, dan saksi materil yang menyatakan adanya perintah internal untuk menambah margin keuntungan.

Dalam rapat koordinasi penanganan kasus korupsi, penyidik menyoroti bahwa mark‑up yang tidak transparan tidak hanya merugikan anggaran negara, tetapi juga mengurangi efektivitas program MBG yang seharusnya menjangkau anak‑anak di daerah miskin.

Pihak Kejagung menegaskan bahwa proses penyidikan masih berlangsung dan akan dilanjutkan hingga semua pihak yang terlibat terungkap. Selama ini, BGN telah melakukan penyesuaian internal dan menyiapkan audit menyeluruh atas seluruh pengadaan yang terkait dengan program MBG.

Reaksi masyarakat dan organisasi anti‑korupsi menilai kasus ini sebagai peringatan bagi lembaga pemerintah yang mengelola program bantuan sosial. Mereka menuntut transparansi penuh, penguatan mekanisme pengawasan, serta sanksi tegas bagi pelaku korupsi.

Berita ini menambah catatan panjang kasus korupsi di sektor pangan dan gizi, di mana praktik mark‑up dan suap kerap menghambat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.