Menteri Imipas Agus Andrianto Siapkan Pejabat Pengganti Kepala Kantor Jakarta Barat Usai Terjaring OTT KPK

LintasWarganet.com – 03 Juni 2026 | JAKARTA — Menteri Imigrasi, Pengungsi, dan Asylum (Imipas) Agus Andrianto mengumumkan rencana penunjukan pejabat pengganti bagi Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat setelah pejabat tersebut terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). OTT tersebut terkait dugaan suap dalam proses pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di wilayah Jakarta Barat.

Menanggapi situasi ini, Menteri Agus Andrianto menyatakan bahwa pemerintah tidak akan toleransi terhadap praktik korupsi di lingkungan imigrasi. Ia menambahkan bahwa penunjukan pejabat pengganti akan dilakukan sesegera mungkin demi menjaga kelancaran layanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Berikut langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Kementerian Imipas dalam proses penggantian pejabat:

• Mengidentifikasi calon pejabat yang memenuhi kriteria integritas, kompetensi, dan pengalaman di bidang imigrasi.
• Melakukan proses seleksi internal yang transparan, melibatkan unit pengawas internal serta komite etik.
• Mengumumkan nama pejabat terpilih secara resmi melalui media resmi kementerian.
• Memberikan orientasi dan pelatihan khusus terkait tugas dan tanggung jawab kepala kantor imigrasi.
• Memantau kinerja pejabat baru selama masa percobaan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, Menteri Agus Andrianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan internal di seluruh kantor imigrasi. Ia menginstruksikan Direktorat Pengawasan Internal (DPI) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap prosedur pengurusan izin tinggal, termasuk mekanisme verifikasi dokumen dan alur persetujuan.

Kasus OTT ini menambah deretan penyelidikan KPK yang menyoroti praktik suap di sektor pelayanan publik. Pemerintah berharap langkah penunjukan pejabat pengganti dapat menjadi sinyal kuat bahwa penyalahgunaan wewenang tidak akan dibiarkan berlanjut, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi imigrasi.