Prabowo Ganti Kepala BGN: Dadan Hindayana Dicopot, Nanik S. Deyang Dilantik Pengganti
Prabowo Ganti Kepala BGN: Dadan Hindayana Dicopot, Nanik S. Deyang Dilantik Pengganti

Prabowo Ganti Kepala BGN: Dadan Hindayana Dicopot, Nanik S. Deyang Dilantik Pengganti

LintasWarganet.com – 02 Juni 2026 | Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 2 Juni 2026, secara resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) melalui pengumuman Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta.

Keputusan tersebut diambil setelah serangkaian evaluasi yang melibatkan kementerian terkait, lembaga pengawas, serta masukan langsung dari masyarakat penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa selama kurang lebih 1,5 tahun pemantauan, ditemukan sejumlah kendala operasional dan ketidaksesuaian standar kualitas pada beberapa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di bawah koordinasi BGN.

Latar Belakang Dadan Hindayana

Dadan Hindayana, lulusan Sarjana Hama dan Penyakit Tumbuhan dari Institut Pertanian Bogor (1990), melanjutkan studi S2 di University of Bonn (1997) dan meraih gelar doktor (Dr. rer. Hort.) di bidang Entomologi Terapan dari Universitas Gottfried Wilhelm Leibniz Hannover pada tahun 2000. Sebelum bergabung dengan BGN, ia mengabdi sebagai dosen dan lektor di IPB, serta menjabat dalam beberapa posisi strategis seperti Direktur Pengembangan Institusi dan Usaha IPB, Ketua STPK Banau Halmahera Barat, dan konsultan lintas kementerian.

Penunjukan pertama Dadan sebagai Kepala BGN dilakukan oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 94P/2024 pada 19 Agustus 2024. Ketika Prabowo Subianto menjabat pada Oktober 2024, Dadan kembali dilantik untuk melanjutkan kepemimpinan BGN.

Alasan Pencopotan dan Evaluasi Program MBG

Program MBG, yang menjadi janji kampanye utama Prabowo dalam Pemilu 2024, bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi siswa, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Sejak peluncurannya pada 6 Januari 2025, program ini mengoperasikan lebih dari 2.200 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Namun, laporan evaluasi mengindikasikan adanya ketidaksesuaian prosedur pengujian makanan, keterlambatan distribusi, serta keluhan mengenai kebersihan dan keamanan pangan di beberapa lokasi.

Dalam jumpa pers, Prasetyo Hadi menekankan bahwa keputusan pergantian pimpinan tidak bersifat politis, melainkan respons terhadap kebutuhan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas BGN demi kepentingan penerima manfaat.

Pengganti dan Struktur Kepemimpinan Baru

Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, diangkat sebagai Kepala BGN yang baru. Nanik sebelumnya dikenal aktif dalam koordinasi media dan penguatan jaringan komunikasi BGN, serta berperan dalam penanganan krisis kebijakan gizi.

Selain itu, dua jabatan Wakil Kepala BGN juga diisi ulang. Agustina Arumsari ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN bidang Operasional, sementara Mayjen TNI Trenggono (purn) memperoleh posisi Wakil Kepala BGN bidang Logistik dan Keamanan. Kedua pejabat yang sebelumnya menjabat, Brigjen Polisi Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (purn) Lodewyk Pusung, resmi diberhentikan bersama Dadan.

Reaksi Berbagai Pihak

  • Kalangan akademisi menilai penggantian ini memberi peluang bagi perspektif baru dalam mengelola program gizi nasional.
  • Organisasi masyarakat sipil mengharapkan peningkatan transparansi dan pengawasan terhadap dapur MBG.
  • Beberapa politisi menilai langkah ini sebagai upaya Prabowo menegaskan komitmen terhadap agenda kesehatan anak.

Di samping itu, Dadan Hindayana dilaporkan masih mendampingi Presiden Prabowo pada pagi hari 2 Juni 2026 untuk memeriksa operasional dapur MBG di Palmerah, Jakarta Barat, sebelum keputusan resmi diumumkan.

Penggantian kepemimpinan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah yang teridentifikasi, memperkuat mekanisme pengawasan, serta meningkatkan kualitas layanan gizi kepada masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, keputusan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika lapangan, sekaligus menegaskan komitmen terhadap program MBG sebagai sarana utama penurunan angka stunting dan peningkatan status gizi nasional.