Harapan Keadilan Prosedural di Balik Permintaan Dr. Tifa dan Roy Suryo Mengembalikan SPDP ke Kepolisian

LintasWarganet.com – 02 Juni 2026 | Permintaan agar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikembalikan kepada penyidik kembali mengemuka setelah dr. Tifa dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyampaikan keberatan melalui koordinator penasihat hukum mereka, Refly Harun. Kedua tokoh publik tersebut menilai proses penyidikan yang sedang berlangsung belum memenuhi standar keadilan prosedural.

SPDP merupakan dokumen resmi yang menandai dimulainya penyidikan oleh penyidik kepolisian. Secara umum, SPDP dapat disampaikan kepada pihak terkait, termasuk tersangka atau korban, sebagai bentuk transparansi. Namun, dalam kasus ini, dr. Tifa dan Roy Suryo menuntut agar SPDP dikembalikan ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak lain.

Alasan utama permintaan tersebut meliputi:

• Ketidakjelasan atas alasan penetapan SPDP, yang dianggap belum didukung bukti kuat.
• Potensi penyalahgunaan proses penyidikan yang dapat merugikan hak defensif.
• Kekhawatiran bahwa publikasi SPDP dapat mempengaruhi opini publik sebelum proses hukum selesai.

Berbagai pihak menanggapi permintaan ini dengan sikap yang beragam. Beberapa kalangan hukum menilai bahwa permintaan tersebut sejalan dengan prinsip due process, sementara pihak kepolisian menegaskan bahwa prosedur yang berlaku sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan peraturan pelaksanaannya.

Jika permintaan dr. Tifa dan Roy Suryo dikabulkan, kemungkinan dampaknya antara lain:

1. Peninjauan kembali materi bukti yang menjadi dasar SPDP.
2. Penyusunan rekomendasi baru mengenai langkah penyidikan selanjutnya.
3. Penguatan kepercayaan publik terhadap independensi lembaga penegak hukum.

Namun, penolakan atas permintaan tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa proses penyidikan tidak sepenuhnya akuntabel, berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Secara keseluruhan, kasus ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara transparansi penyidikan dan perlindungan hak-hak individu. Pengembalian SPDP ke kepolisian menjadi simbol usaha menegakkan keadilan prosedural, sekaligus menjadi ujian bagi lembaga penegak hukum dalam menegakkan prinsip-prinsip rule of law.