Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang Hanya 3 Bulan Jadi Wamenlu

LintasWarganet.com – 01 Juni 2026 | Rencana kunjungan luar negeri (kunker) Presiden Republik Indonesia baru-baru ini menuai kritik tajam dari sejumlah pengamat politik, termasuk mantan Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Kritik tersebut menyoroti frekuensi dan biaya perjalanan serta pertanyaan mengenai dampak nyata bagi kepentingan nasional.

Menanggapi sorotan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (dikenal dengan sebutan “Teddy” dalam lingkaran politik), memberikan klarifikasi sekaligus menyinggung masa jabatan singkat Dino Patti Djalal sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu). Teddy menegaskan bahwa Dino hanya menjabat selama tiga bulan sebelum pensiun, sehingga kontribusinya terhadap kebijakan luar negeri terbatas.

Berikut poin‑poin utama yang disampaikan Teddy dalam pernyataannya:

• Durasi jabatan Dino: Dino Patti Djalal hanya menjabat sebagai Wamenlu selama tiga bulan, sehingga ruang gerak dan pencapaian kebijakan yang dapat ia realisasikan sangat terbatas.
• Prestasi diplomasi Prabowo: Teddy menyoroti sejumlah capaian diplomatik yang terjadi sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat, antara lain penandatanganan perjanjian dagang regional, peningkatan kerja sama pertahanan dengan negara‑negara Asia‑Pasifik, serta upaya revitalisasi hubungan strategis dengan Uni Eropa.
• Efektivitas kunjungan luar negeri: Menurut Teddy, setiap kunjungan luar negeri Presiden diarahkan pada agenda strategis yang telah disusun bersama tim kebijakan, termasuk penggalangan investasi, penandatanganan memorandum of understanding (MoU) di bidang energi terbarukan, dan pembukaan jalur perdagangan baru.

Teddy juga menegaskan bahwa kritik yang bersifat pribadi atau politis tidak membantu proses pembuatan kebijakan. Ia meminta agar fokus publik tetap pada hasil konkret yang dapat diukur, seperti nilai investasi yang masuk, proyek infrastruktur yang terwujud, dan peningkatan kerjasama keamanan regional.

Di samping itu, Teddy menambahkan bahwa kementerian luar negeri terus berkoordinasi dengan tim diplomatik Presiden untuk memastikan bahwa setiap kunjungan memiliki agenda yang terukur, terukur, dan terarah pada kepentingan rakyat Indonesia.