LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 29 Mei 2026 | Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan pentingnya penguasaan bahasa asing dalam rangka memperkuat posisi diplomatik dan ekonomi bangsa. Dalam sebuah pertemuan dengan para kepala sekolah dan guru, Prabowo meminta agar kurikulum pendidikan dasar dan menengah menambahkan pelajaran bahasa Prancis, Spanyol, Jerman, hingga Portugis. Ia berpendapat bahwa kemampuan berbahasa asing dapat membuka peluang kerja internasional serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (P2G), Nama Menteri, menanggapi secara pragmatis. Menurutnya, instruksi tersebut lebih bersifat “basa‑basi diplomasi“—sebuah langkah simbolis untuk menampilkan komitmen Indonesia terhadap hubungan luar negeri, namun belum tentu diikuti dengan alokasi anggaran atau pelatihan guru yang memadai.
Berikut rangkuman poin‑poin utama yang disampaikan dalam pertemuan tersebut:
- Penambahan bahasa asing: Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugis dimasukkan sebagai bahasa pilihan utama.
- Target pelaksanaan: Mulai tahun ajaran berikutnya, semua sekolah menengah pertama (SMP) dan menengah atas (SMA) wajib menyisipkan minimal satu bahasa asing tambahan dalam kurikulum.
- Pengembangan sumber daya: Pemerintah berjanji akan menyelenggarakan pelatihan intensif bagi guru bahasa asing selama dua tahun ke depan.
- Evaluasi berkala: Kinerja implementasi akan dievaluasi setiap akhir semester oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Di sisi lain, para pakar pendidikan mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya tergantung pada penetapan bahasa baru, melainkan juga pada kualitas pengajaran, ketersediaan materi ajar, serta motivasi siswa. Mereka menekankan perlunya pendekatan yang holistik, termasuk penggunaan teknologi pembelajaran daring dan kerjasama dengan institusi bahasa di luar negeri.
Secara keseluruhan, instruksi Presiden Prabowo mencerminkan upaya memperluas kompetensi bahasa generasi muda Indonesia. Sementara itu, komentar P2G menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus didukung oleh langkah konkret agar tidak sekadar menjadi retorika diplomasi.