Leonardi Kirim Surat ke Solo Minta Jokowi Jadi Saksi dalam Kasus Korupsi Satelit Kemhan

LintasWarganet.com – 26 Mei 2026 | Jakarta – Pengacara senior Leonardi menugaskan tim kuasa hukum untuk melakukan kunjungan ke Solo dan menyerahkan surat resmi kepada Pengadilan Negeri Solo. Surat tersebut berisi permohonan agar Presiden Joko Widodo menjadi saksi dalam persidangan kasus korupsi satelit Kementerian Pertahanan.

Kasus korupsi satelit Kemhan bermula pada akhir 2023 ketika proyek pengadaan satelit militer beranggaran triliunan rupiah mengalami dugaan penyimpangan, termasuk suap dalam proses tender dan manipulasi dokumen kontrak. Penyidikan yang dipimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat sejumlah pejabat kementerian serta eksekutif perusahaan kontraktor.

Surat yang dikirimkan Leonardi memaparkan beberapa alasan utama mengapa kehadiran Presiden sebagai saksi dianggap penting, antara lain:

• Presiden memiliki otoritas tertinggi dalam penetapan kebijakan pertahanan dan keputusan strategis terkait proyek satelit.
• Kehadirannya dapat memberikan klarifikasi mengenai prosedur pengadaan yang telah dilakukan.
• Menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan transparansi dan akuntabilitas pada proses peradilan.

Selain itu, surat tersebut menyertakan jadwal sidang yang direncanakan pada pertengahan Mei 2026, serta meminta persetujuan dari Pengadilan agar permohonan saksi dapat dipertimbangkan secara resmi.

Sampai saat ini belum ada respons resmi dari Istana Kepresidenan maupun Pengadilan Negeri Solo. Para pakar hukum menilai bahwa permohonan saksi presiden dalam perkara pidana masih sangat jarang dan dapat menimbulkan tantangan bagi independensi proses peradilan. Mereka juga mengingatkan bahwa kehadiran tokoh politik tingkat tinggi harus tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Jika permintaan Leonardi diterima, kehadiran Presiden Jokowi di ruang sidang dapat memperkuat persepsi publik tentang keseriusan pemerintah dalam menindak korupsi, namun sekaligus menambah beban politik bagi presiden di tengah agenda reformasi dan kebijakan lainnya.