BP BUMN Percepat Sekolah Rakyat: Target Juni 2026, Anggaran Triliunan, dan Dampak Nasional

LintasWarganet.com – 26 Mei 2026 | Jalan cepat menuju pemerataan pendidikan kini menjadi agenda utama pemerintah bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Dalam serangkaian langkah terkoordinasi, BP BUMN bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, dan sejumlah BUMN Karya mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Proyek ambisius ini menargetkan selesainya lebih dari 86 lokasi pada 20 Juni 2026, dengan total anggaran mencapai triliunan rupiah serta dukungan operasional untuk ratusan ribu siswa.

Progres Pembangunan dan Target Waktu

Hingga akhir Mei 2026, realisasi fisik proyek telah mencapai 62,19 persen, menandakan kemajuan signifikan dibandingkan target sebelumnya. BP BUMN melaporkan bahwa 86 lokasi telah ditangani oleh tujuh BUMN Karya, dengan melibatkan lebih dari 67.500 tenaga kerja. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa progres nasional diproyeksikan naik menjadi 88–90 persen pada Juni mendatang, sehingga semua bangunan dapat beroperasi pada awal tahun ajaran baru Juli 2026.

Fokus Pendanaan, Monitoring, dan Legalitas

Menurut Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria, percepatan pembangunan tidak hanya mengandalkan penambahan dana, melainkan juga penguatan mekanisme monitoring mingguan serta penegakan aspek legal. Pendanaan tambahan dijanjikan untuk menutup kebutuhan material, tenaga ahli, dan pengadaan vendor yang selektif. Dony menambahkan bahwa sinergi antara BUMN dan kementerian terkait menjadi kunci untuk mengatasi hambatan birokrasi, termasuk perizinan lahan dan sertifikasi.

Kasus Lahan di Garut: Contoh Implementasi Daerah

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Garut (Jawa Barat) menyiapkan lahan seluas 30 hektare di Kecamatan Cikelet untuk Sekolah Rakyat permanen. Sekretaris Daerah Garut, Nurdin Yana, menjelaskan bahwa proses pinjam pakai lahan masih dalam tahap negosiasi dengan Kementerian Sosial, terutama terkait sertifikasi tanah. Anggaran pembangunan di Garut diperkirakan mencapai Rp250 miliar, yang akan menambah kapasitas belajar bagi 75 siswa rintisan yang saat ini berada di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Garut.

Anggaran Operasional Nasional

Program Sekolah Rakyat tidak hanya mencakup pembangunan fisik, melainkan juga pendanaan operasional. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan alokasi Rp2,33 triliun untuk 100 Sekolah Rakyat yang dijadwalkan beroperasi pada Juli 2025. Rincian anggaran meliputi:

• Rp487,14 miliar untuk sarana dan prasarana (laboratorium, komputer, asrama, perpustakaan, dll).
• Rp1,11 triliun untuk tenaga pendidik dan staf.
• Rp3,66 miliar untuk penyusunan kurikulum.
• Rp187,73 miliar untuk operasional sekolah.
• Rp116,64 miliar untuk dukungan lainnya.

Setiap siswa diproyeksikan menerima bantuan biaya pendidikan sekitar Rp48,25 juta per tahun, mencakup seragam, buku, perangkat teknologi, dan kebutuhan harian lainnya.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Dengan kapasitas 354 rombongan belajar dan perkiraan 8.850 siswa pada gelombang pertama, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi katalisator pengentasan kemiskinan ekstrem. Program ini menargetkan anak-anak dari keluarga desil 1 DSN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), memberikan akses pendidikan berkualitas serta fasilitas asrama yang mendukung keberlangsungan belajar di daerah terpencil.

Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, proyek ini menciptakan lapangan kerja langsung bagi ribuan tenaga kerja konstruksi dan tidak langsung bagi pemasok material, layanan logistik, serta sektor teknologi pendidikan. Dampak ekonomi regional, khususnya di provinsi dengan kebutuhan infrastruktur pendidikan tinggi, diperkirakan akan meningkat signifikan dalam jangka menengah.

Strategi Keberlanjutan

BP BUMN menegaskan bahwa percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas. Monitoring mingguan, audit kualitas bangunan, serta seleksi vendor yang ketat menjadi bagian integral dari strategi. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum memastikan bahwa setiap tahapan konstruksi mematuhi standar keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan landasan kebijakan yang kuat, dukungan keuangan yang melimpah, dan komitmen lintas sektoral, Sekolah Rakyat diproyeksikan menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam menyediakan akses pendidikan merata. Keberhasilan target Juni 2026 akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi pendidikan inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.