17 Juta Suara Terbuang, Partai Non-Parlemen Dorong Penghapusan Parliamentary Threshold

LintasWarganet.com – 26 Mei 2026 | Dalam dinamika politik Indonesia, kelompok partai yang tidak memiliki kursi di DPR mengajukan tuntutan agar Parliamentary Threshold (PT) — ambang batas minimal perolehan suara untuk masuk parlemen — diturunkan dari 4 persen menjadi 0 persen. Mereka mengklaim bahwa kebijakan saat ini menyebabkan sekitar 17 juta suara pemilih terbuang setiap kali pemilu berlangsung.

Parliamentary Threshold pertama kali diterapkan pada pemilu 2009 dengan tujuan menyaring partai-partai kecil agar tidak memecah-pecah kekuasaan di DPR. Namun, kritik muncul karena sistem tersebut dinilai menghambat representasi pluralistik dan mengabaikan aspirasi pemilih yang tersebar di seluruh wilayah.

• Data suara terbuang: Berdasarkan hasil resmi KPU, total suara sah yang tidak berkontribusi pada alokasi kursi DPR mencapai 17,2 juta, setara sekitar 5,6 persen dari total suara sah.
• Argumen penurunan PT: Partai non-parlemen berpendapat bahwa menghilangkan ambang batas akan membuka ruang bagi partai kecil, meningkatkan kompetisi politik, dan menurunkan tingkat kekecewaan pemilih.
• Risiko yang diidentifikasi: Penghapusan PT dapat menyebabkan fragmentasi DPR, menambah kesulitan dalam pembentukan koalisi, serta meningkatkan biaya kampanye bagi partai baru.

Beberapa tokoh partai non-parlemen, seperti Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Ketua Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Perindo), menekankan pentingnya reformasi ini untuk menegakkan demokrasi yang lebih inklusif. Mereka menyarankan agar mekanisme alokasi kursi didasarkan pada proporsionalitas murni tanpa batas minimum.

Di sisi lain, partai-partai besar yang sudah memiliki representasi di DPR menolak usulan tersebut. Mereka berargumen bahwa ambang batas berfungsi sebagai filter kualitas, mencegah partai dengan basis dukungan sempit mengganggu stabilitas pemerintahan.

Masalah ini diperkirakan akan menjadi agenda perdebatan di Kongres Partai yang dijadwalkan pada akhir tahun ini. Keputusan akhir akan sangat memengaruhi lanskap politik Indonesia menjelang pemilu 2029.