Inggris dan Prancis Tolak Usulan Rutte Alokasikan 0,25% PDB NATO untuk Bantu Ukraina
Inggris dan Prancis Tolak Usulan Rutte Alokasikan 0,25% PDB NATO untuk Bantu Ukraina

Inggris dan Prancis Tolak Usulan Rutte Alokasikan 0,25% PDB NATO untuk Bantu Ukraina

LintasWarganet.com – 25 Mei 2026 | Pemerintah Inggris dan Prancis secara tegas menolak usulan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, untuk mengalokasikan 0,25 % dari produk domestik bruto (PDB) aliansi dalam rangka memperkuat bantuan kepada Ukraina.

Usulan tersebut muncul di tengah tekanan yang terus meningkat bagi NATO untuk meningkatkan kontribusi keuangan demi mendukung upaya pertahanan dan bantuan kemanusiaan di Ukraina setelah invasi Rusia pada Februari 2022. Rutte berargumen bahwa mekanisme berbasis persentase PDB akan memberikan beban yang lebih adil bagi semua negara anggota.

Pihak Inggris, yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, menilai bahwa formula persentase tetap tidak fleksibel dan dapat membatasi kemampuan negara‑negara anggota lain untuk menyesuaikan bantuan sesuai kebutuhan strategis masing‑masing. Pemerintah Inggris menekankan pentingnya mempertahankan pendekatan yang bersifat sukarela dan berbasis kesepakatan bilateral.

Sementara itu, perwakilan Prancis menegaskan bahwa keputusan alokasi dana semacam itu harus melalui proses musyawarah penuh di antara seluruh anggota NATO. Menurut mereka, usulan Rutte belum melalui konsultasi mendalam dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam beban keuangan aliansi.

Beberapa negara anggota NATO lainnya, termasuk Jerman dan Italia, menyatakan keterbukaan untuk membahas skema pembiayaan yang lebih terstruktur, namun menunggu kepastian mengenai mekanisme pelaksanaannya.

Jika usulan tersebut tidak diterima, bantuan kepada Ukraina diperkirakan akan terus bergantung pada kontribusi individu masing‑masing negara anggota serta program-program bantuan yang sudah ada, seperti European Peace Facility dan paket bantuan nasional.

  • Usulan: alokasi 0,25 % PDB NATO untuk Ukraina.
  • Penolakan: Inggris dan Prancis menolak, menilai mekanisme kurang fleksibel.
  • Argumen Inggris: pentingnya pendekatan sukarela dan adaptif.
  • Argumen Prancis: kebutuhan musyawarah seluruh anggota.
  • Kemungkinan alternatif: bantuan melalui saluran yang sudah ada.