Terkait Kebijakan Ekspor SDA Strategis Satu Pintu, Begini Respons SPKS
Terkait Kebijakan Ekspor SDA Strategis Satu Pintu, Begini Respons SPKS

Terkait Kebijakan Ekspor SDA Strategis Satu Pintu, Begini Respons SPKS

LintasWarganet.com – 25 Mei 2026 | Pemerintah mengumumkan rencana penerapan kebijakan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis melalui mekanisme satu pintu yang dikelola oleh Direktorat Standardisasi Industri (DSI). Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan prosedur ekspor, meningkatkan transparansi, serta memaksimalkan pendapatan negara dari komoditas strategis.

Reaksi SPKS

Satuan Pengawas Kebijakan Strategis (SPKS) menyatakan keberatan atas pelaksanaan kebijakan tersebut tanpa konsultasi yang memadai dengan pemangku kepentingan, terutama petani dan pelaku industri kecil. Menurut SPKS, proses satu pintu dapat menimbulkan risiko monopoli serta menurunkan daya tawar petani di pasar domestik.

Dampak pada Harga Tandan Buah Segar (TBS)

Sejak pengumuman kebijakan, harga TBS di sejumlah daerah mengalami penurunan tajam. Beberapa wilayah melaporkan harga terendah hanya Rp1.000 per kilogram, jauh di bawah harga rata-rata sebelumnya yang berkisar Rp2.500‑Rp3.000 per kilogram.

Wilayah Harga Sebelumnya (Rp/kg) Harga Saat Ini (Rp/kg)
Kalimantan Tengah 2.800 1.000
Sumatera Utara 2.600 1.200
Sulawesi Selatan 2.900 1.100

Langkah Tanggapan Petani

  • Menggelar aksi protes di depan kantor DSI untuk menuntut peninjauan kembali kebijakan.
  • Bersama koperasi, melakukan negosiasi harga secara kolektif dengan pembeli.
  • Mengajukan permohonan bantuan pemerintah berupa subsidi atau jaminan harga minimum.

Penilaian Pemerintah

Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa kebijakan satu pintu masih dalam tahap pilot dan akan dievaluasi setelah tiga bulan pertama. Pemerintah berjanji akan membuka ruang dialog dengan SPKS, asosiasi petani, dan pelaku industri untuk menyesuaikan mekanisme agar tidak merugikan pihak manapun.

Secara keseluruhan, kebijakan ekspor SDA strategis satu pintu menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani sawit karena potensi penurunan harga dan kehilangan kontrol pasar. Dialog konstruktif antara pemerintah, SPKS, dan para petani diharapkan dapat menghasilkan solusi yang seimbang antara kepentingan nasional dan kesejahteraan petani.