Lembaga Pengawasan Melempem, Tokoh dan Aktivis Soroti Syahwat Politik dalam Kabinet Gemuk Prabowo

LintasWarganet.com – 24 Mei 2026 | Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis menilai bahwa lembaga pengawasan yang ada saat ini semakin lemah, sementara dorongan politik dalam kabinet yang digambarkan sebagai “kabinet gemuk” Prabowo Subianto justru semakin kuat. Kritik ini muncul di tengah kebijakan pemerintah yang menambah jumlah kementerian dan lembaga, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kontrol institusional.

Para pengamat menyoroti bahwa penambahan jabatan strategis tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai dapat membuka ruang bagi praktik patronase dan konflik kepentingan. “Kita melihat adanya kecenderungan untuk memperluas kekuasaan politik melalui penunjukan yang tidak transparan,” ujar Dr. Agus Wicaksono, pakar kebijakan publik di BRIN.

Aktivis hak asasi manusia, Siti Nurhaliza, menambahkan bahwa kelemahan lembaga pengawas dapat memicu penyalahgunaan wewenang. “Tanpa pengawasan yang kuat, kebijakan yang diambil dapat melayani kepentingan kelompok tertentu, bukan kepentingan rakyat,” ujarnya dalam sebuah pertemuan publik.

Berikut beberapa poin utama yang diangkat oleh para kritikus:

• Penambahan kementerian tanpa evaluasi kinerja yang jelas.
• Kurangnya independensi badan pengawas dalam mengaudit keputusan politik.
• Penunjukan pejabat yang didasarkan pada loyalitas politik, bukan kompetensi.
• Risiko konflik kepentingan antara lembaga pengawas dan eksekutif.

Peneliti BRIN, Rina Kartika, menyarankan agar pemerintah memperkuat mekanisme checks and balances melalui reformasi undang-undang pengawasan, serta melibatkan lembaga independen dalam proses evaluasi kebijakan. “Reformasi ini penting untuk menjaga integritas institusi dan mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan,” katanya.

Meski demikian, pemerintah menanggapi kritik tersebut dengan menegaskan bahwa penambahan posisi dalam kabinet bertujuan meningkatkan koordinasi lintas sektor. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hendra Prasetyo, berpendapat bahwa “struktur yang lebih besar memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap tantangan nasional, asalkan diiringi dengan pengawasan yang memadai.”

Situasi ini menuntut dialog yang konstruktif antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan administratif dan akuntabilitas politik.