Bantah Sanksi Ringan, Kemendiktisaintek: Proses Pemeriksaan Dugaan Kekerasan Seksual di UI Masih Berjalan

LintasWarganet.com – 22 Mei 2026 | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan bahwa penyelidikan dugaan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Indonesia (UI) masih berada dalam tahap pemeriksaan aktif. Menurut pejabat kementerian, proses tersebut belum mencapai tahap akhir dan belum ada keputusan resmi terkait sanksi yang akan dijatuhkan.

Dalam pernyataan resmi, Kemendikbudristek menolak label sanksi ringan yang sempat muncul dalam perbincangan publik. Kementerian menegaskan bahwa setiap kasus diperlakukan secara serius dan mengikuti prosedur hukum serta akademik yang berlaku.

Pejabat kementerian juga mengimbau semua pihak, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat luas, untuk bersabar menunggu hasil akhir pemeriksaan. “Kami menghargai hak semua pihak dan berkomitmen untuk menuntaskan proses ini dengan transparan dan adil,” ujar juru bicara Kemendikbudristek.

Kasus ini pertama kali mencuat setelah beberapa mahasiswa UI melaporkan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan anggota fakultas. Laporan tersebut memicu reaksi luas di media sosial dan menuntut penanganan cepat serta tegas dari pihak universitas dan pemerintah.

Universitas Indonesia sendiri menyatakan telah membentuk tim investigasi internal dan bekerja sama dengan lembaga eksternal untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif. Tim tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan UI serta Kementerian Pendidikan terkait langkah selanjutnya.

Para pengamat hukum menilai bahwa penetapan sanksi harus didasarkan pada bukti yang kuat dan proses peradilan yang fair. Mereka menekankan pentingnya perlindungan hak korban sekaligus menjamin prinsip praduga tak bersalah bagi pihak yang dituduh.

Sementara itu, organisasi mahasiswa dan LSM hak asasi manusia terus menuntut transparansi lebih lanjut serta pendampingan bagi korban selama proses pemeriksaan. Mereka berharap hasil akhir dapat menjadi contoh penegakan hukum yang tegas dalam kasus serupa di institusi pendidikan tinggi.