Macron Gencarkan Reformasi Historis dan Investasi Teknologi: Dari Penghapusan Code Noir hingga Dana 1,55 Miliar Euro untuk Kuantum dan Semikonduktor

LintasWarganet.com – 22 Mei 2026 | Presiden Prancis Emmanuel Macron menandai minggu yang penuh aksi pada tanggal 21‑22 Mei 2026 dengan dua langkah strategis yang menegaskan agenda politik dan ekonomi negara. Di Istana Elyseé, ia mendukung secara terbuka penghapusan simbolik “Code Noir“—sebuah rangkaian dekrit kolonial yang mengatur perbudakan pada abad ke‑17‑18—dan mengangkat kembali perdebatan sensitif mengenai reparasi atas perbudakan. Sehari kemudian, di pusat komputasi super CEA di Bruyères‑le‑Châtel, ia mengumumkan tambahan dana sebesar 1,55 miliar euro untuk memperkuat posisi Prancis dalam teknologi kuantum dan semikonduktor, dua bidang yang dianggap krusial dalam persaingan global antara Amerika Serikat dan Cina.

Penghapusan simbolik Code Noir dan panggilan untuk reparasi

Pada upacara peringatan 25 tahun sejak undang‑undang yang mengakui perdagangan budak sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, Macron menegaskan bahwa keberadaan Code Noir, meski tidak lagi memiliki kekuatan hukum, tetap menjadi “kesalahan moral” bagi Republik. Ia memuji inisiatif parlemen yang mengusulkan penghapusan simbolik teks tersebut, menyebutnya sebagai langkah penting untuk menegakkan nilai‑nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang menjadi fondasi Konstitusi Prancis.

Macron menambahkan bahwa pengakuan historis merupakan prasyarat utama sebelum membahas reparasi. Ia mengakui bahwa reparasi tidak akan pernah bersifat “total” atau “memuaskan sepenuhnya”, namun menekankan pentingnya mengintegrasikan sejarah perbudakan ke dalam kurikulum pendidikan serta mempromosikan dialog internasional, termasuk kerja sama ilmiah dengan Ghana, untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret.

Christian Taubira, mantan Menteri Kehakiman, mengingatkan resolusi terbaru Perserikatan Bangsa‑Bangsa yang mengklasifikasikan perbudakan sebagai kejahatan paling berat, dan menyoroti posisi Prancis yang masih dipertanyakan dalam konteks pengakuan tersebut.

Investasi besar‑besaran pada teknologi kuantum dan semikonduktor

Tak lama setelah pertemuan di Elyseé, Macron mengunjungi “Très Grand Centre de Calcul” milik CEA, di mana ia mengumumkan alokasi tambahan sebesar 1 miliar euro untuk program kuantum yang sebelumnya berjumlah 1,8 miliar euro (2021‑2025). Dana tambahan ini berasal dari inisiatif investasi nasional “France 2030”. Selain itu, Prancis akan menyumbang 550 juta euro ke dalam program Eropa yang ditujukan untuk memperkuat rantai pasokan semikonduktor, komponen vital bagi kecerdasan buatan dan teknologi militer.

Macron menekankan bahwa upaya nasional ini hanya relevan bila diletakkan dalam kerangka strategi Eropa yang lebih luas. Ia menyerukan “pinjaman Eropa untuk riset dan inovasi” serta penciptaan koalisi penelitian lintas‑negara, melibatkan lembaga seperti CEA, CNRS, dan INRIA, untuk memastikan “preferensi Eropa” dalam pengadaan teknologi kritis.

Langkah ini melengkapi strategi yang dimulai pada 2022 dengan total investasi 5,5 miliar euro untuk semikonduktor, serta program pertahanan yang menambah 500 juta euro pada 2024. Menurut penasihat presiden, kompetisi antara blok‑blok besar—AS dan Cina—menuntut Prancis dan Uni Eropa untuk beralih dari pendekatan pasif menjadi lebih agresif secara geopolitik.

Kontroversi seni dan kebebasan berekspresi

Sementara agenda politik dan teknologi menguasai sorotan, sebuah kasus seni menguji batas kebebasan berekspresi di Prancis. Pada Februari 2025, seorang seniman asal Guadeloupe bernama “Blow” menampilkan lukisan yang menggambarkan sosok kepala terpotong menyerupai Macron dalam pameran “Exposés au chlordecone” di Pointe‑à‑Pitre. Pemerintah menuntutnya, namun pada 21 Mei 2026, pengadilan koreksional di Pointe‑à‑Pitre memutuskan untuk melegakan tiga terdakwa, termasuk seniman, dengan pertimbangan bahwa karya tersebut merupakan ekspresi artistik yang dilindungi. Keputusan ini menambah dimensi lain pada debat tentang batasan simbolik dan sejarah, mengingat perdebatan tentang Code Noir juga menyentuh isu‑isu identitas dan ingatan kolektif.

Kasus ini memicu protes publik dan perdebatan di media sosial, menyoroti ketegangan antara upaya pemerintah mengendalikan narasi sejarah dan hak individu untuk mengkritik melalui seni.

Secara keseluruhan, minggu ini menegaskan posisi Macron sebagai figur yang berusaha menyeimbangkan tuntutan moral historis, kebutuhan inovasi teknologi, dan perlindungan kebebasan sipil. Langkah penghapusan Code Noir dan penambahan dana kuantum serta semikonduktor mencerminkan strategi jangka panjang Prancis: mengukir kembali citra nasional yang progresif, sekaligus memperkuat daya saingnya di panggung global.

Jika kebijakan-kebijakan ini dapat diimplementasikan secara konsisten, Prancis berpotensi menjadi contoh bagi negara‑negara lain dalam mengintegrasikan keadilan historis dengan agenda inovasi futuristik.