Bupati Banyuwangi Resmikan 40 Kepala Desa Sebagai Paralegal

LintasWarganet.com – 22 Mei 2026 | Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, pada Kamis lalu secara resmi mengukuhkan empat puluh kepala desa sebagai paralegal setelah menyelesaikan rangkaian pendidikan dan pelatihan intensif yang diselenggarakan di Banyuwangi, Jawa Timur. Upacara penyerahan sertifikat tersebut digelar di Balai Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dan dihadiri oleh pejabat daerah, perwakilan lembaga hukum, serta para peserta program.

Program pelatihan paralegal ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pemimpin desa dalam menangani permasalahan hukum di tingkat akar rumput. Selama tiga bulan, para kepala desa mengikuti modul tentang hak dan kewajiban warga, prosedur administrasi kependudukan, penanganan sengketa tanah, serta cara mengakses layanan hukum formal. Selain itu, mereka diberikan keterampilan mediasi dan penyuluhan hukum agar dapat menjadi ujung tombak dalam pencegahan konflik.

Berikut beberapa poin utama yang ditekankan dalam pelatihan:

• Pengenalan dasar-dasar hukum perdata dan pidana yang relevan dengan kehidupan desa.
• Teknik mediasi dan penyelesaian sengketa secara damai.
• Prosedur pengajuan bantuan hukum kepada lembaga terkait.
• Penguatan peran kepala desa sebagai penghubung antara warga dan aparat penegak hukum.

Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa penetapan kepala desa sebagai paralegal merupakan langkah strategis untuk memperkuat akses keadilan di wilayah Banyuwangi. “Dengan pengetahuan hukum yang memadai, para kepala desa dapat membantu masyarakat mengatasi masalah hukum sebelum berkembang menjadi sengketa yang lebih besar,” ujarnya.

Para peserta program, antara lain Kepala Desa Kedungbanteng, Kepala Desa Genteng, dan Kepala Desa Srono, mengungkapkan antusiasme mereka dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat. Salah satu peserta menyebutkan, “Saya merasa lebih percaya diri untuk menuntun warga dalam mengurus dokumen tanah dan menyelesaikan perselisihan antarwarga secara adil.”

Keberhasilan program ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia, terutama dalam rangka memperluas jaringan paralegal di tingkat desa. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk melanjutkan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja para paralegal desa, serta menyediakan dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan.