Mahkamah Agung Guncang Panggung Hukum: Dari Penangkapan Senator Filipina hingga Kasasi Kasus Kontroversial di Indonesia

LintasWarganet.com – 21 Mei 2026 | Mahkamah Agung kembali menjadi sorotan utama dalam serangkaian keputusan penting yang menguji batas kekuasaan yudisial di dua negara. Di Manila, Mahkamah Agung Filipina menolak upaya hukum yang berusaha menghentikan penangkapan Senator Ronald “Bato” Dela Rosa, tokoh kunci dalam kampanye anti‑narkoba yang digagas mantan Presiden Rodrigo Duterte. Sementara itu, di Indonesia, Mahkamah Agung menegaskan kembali otoritasnya dengan menolak kasasi dalam dua kasus yang menuai kontroversi: pencemaran nama baik yang melibatkan pengacara terkenal Hotman Paris, serta upaya banding seorang mantan polisi yang dijatuhi hukuman mati. Kedua keputusan ini menambah deretan putusan yang menegaskan peran sentral lembaga peradilan tertinggi dalam menegakkan kepastian hukum.

Penangkapan Senator Dela Rosa dan Respons Mahkamah Agung Filipina

Pada Rabu, 20 Mei 2026, Mahkamah Agung Filipina mengeluarkan putusan dengan suara mayoritas 9‑5‑1 menolak permohonan perintah penahanan sementara yang diajukan oleh Senator Ronald Dela Rosa. Dela Rosa, mantan Kepala Kepolisian Nasional (2016‑2018) dan kini anggota Senat, menjadi target surat perintah penangkapan Internasional (ICC) yang menuduhnya terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan akibat kebijakan narkotika keras. Upaya penangkapan yang dilakukan oleh agen pemerintah pada hari yang sama berujung pada baku tembak di luar gedung Senat, menewaskan atau melukai sejumlah petugas keamanan.

Pernyataan juru bicara Presiden Ferdinand Marcos Jr., Claire Castro, menegaskan bahwa surat perintah ICC masih berlaku dan penangkapan Dela Rosa akan terus diupayakan. Sementara itu, pihak senat pro‑Duterte menuduh tindakan aparat sebagai provokasi, menambah ketegangan politik di ibukota Manila.

Kasasi Razman Nasution: Hotman Paris dan Tekanan Eksekusi

Di Indonesia, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Razman Arif Nasution, seorang pengacara yang sebelumnya dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta atas pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea. Keputusan ini diumumkan pada 20 Mei 2026 dan langsung memicu reaksi keras dari kalangan hukum serta tokoh publik. Pengacara Hotman Paris, yang sebelumnya menuduh Razman dalam kasus fitnah, menyambut penolakan kasasi tersebut sebagai kemenangan keadilan.

Kelompok pendukung mantan politisi Roy Suryo, yang dipimpin oleh pengacara Abdul Gafur Sangadji, menuntut agar kejaksaan segera mengeksekusi putusan tersebut tanpa penundaan. Mereka menuduh adanya kelalaian dalam pelaksanaan putusan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mengingat eksekusi hukuman belum dilaksanakan meskipun putusan telah ada sejak September 2025.

Kasasi Mati: Mantan Polisi M. Pansor

Kasus lain yang menarik perhatian publik adalah penolakan Mahkamah Agung terhadap kasasi seorang mantan polisi, Brigadir M. Pansor, yang sebelumnya dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan anggota DRPD Lampung, Medi Andika. Keputusan Mahkamah Agung memperkuat putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, menegaskan tidak ada ruang bagi pelanggaran hukum berat untuk diulang.

Petikan keputusan kasasi (984/K/Pid.B/2017) menyatakan bahwa Mahkamah Agung menolak semua permohonan yang diajukan terdakwa, sehingga hukuman mati tetap berlaku. Hal ini menegaskan konsistensi lembaga peradilan tertinggi dalam menegakkan sanksi bagi pelaku kejahatan berat.

Upaya Reformasi Gaji Hakim di Indonesia

Sementara keputusan-keputusan yudisial mendominasi berita, Pemerintah Indonesia juga mengambil langkah signifikan untuk meningkatkan independensi peradilan melalui peningkatan gaji hakim. Peraturan Pemerintah No 44/2024 yang dilanjutkan dengan PP No 42/2025 menaikkan gaji pokok hakim junior dari sekitar Rp2,7 juta menjadi hampir Rp7,8 juta, sementara hakim senior golongan IV E naik dari Rp6,3 juta menjadi Rp17,8 juta. Kenaikan tertinggi mencapai 280 percent, mencerminkan upaya negara untuk mengurangi potensi korupsi dan memastikan keberlanjutan profesionalisme di lingkungan peradilan.

Langkah ini dianggap sebagai respons terhadap kritik lama yang menuduh hakim mudah disogok dan putusan yang dapat dipengaruhi kepentingan politik. Dengan peningkatan remunerasi, diharapkan hakim dapat melaksanakan tugasnya secara lebih mandiri dan objektif.

Implikasi dan Pandangan Ke Depan

Serangkaian keputusan Mahkamah Agung di dua negara menunjukkan peran krusial lembaga tertinggi dalam menyeimbangkan kepentingan politik, keamanan, dan keadilan. Di Filipina, penolakan permohonan penahanan sementara menandakan komitmen pada proses hukum internasional meski menimbulkan gesekan dengan lembaga legislatif. Di Indonesia, penolakan kasasi pada kasus pencemaran nama baik dan hukuman mati mengukuhkan prinsip bahwa keputusan pengadilan tingkat pertama dan menengah tidak dapat diabaikan tanpa alasan kuat.

Di samping itu, reformasi remunerasi hakim di Indonesia berpotensi memperkuat integritas lembaga peradilan, meski tantangan implementasi dan pengawasan tetap menjadi perhatian. Kedepannya, Mahkamah Agung diharapkan terus menjadi penentu arah kebijakan hukum, baik dalam menegakkan keadilan bagi individu maupun menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.