LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 21 Mei 2026 | Baru-baru ini, Menteri Dalam Negeri Israel, Itamar Ben‑Gvir, menimbulkan kecaman internasional setelah memperlakukan para aktivis kelompok Global Sumud Flotilla dengan cara yang dianggap menghina dan melanggar hak asasi manusia. Pada sebuah aksi yang berlangsung di sebuah gedung pertemuan di Yerusalem, enam aktivis dipaksa berlutut dengan tangan terikat di belakang punggung dan dahi menyentuh lantai.
Reaksi dunia tidak memakan waktu lama. Berikut beberapa tanggapan utama:
- Pemerintah Amerika Serikat menyatakan keprihatinan atas perlakuan yang “menyakitkan” dan menyerukan investigasi independen.
- Uni Eropa menegaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar hak asasi manusia tidak dapat diterima dan mengingatkan Israel akan komitmen internasionalnya.
- Organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional mengutuk tindakan “pembungkaman fisik” dan meminta pertanggungjawaban segera.
- Berbagai LSM regional, termasuk B’Tselem dan Amnesty International, mengajak komunitas global untuk menekan pemerintah Israel agar menghentikan praktik serupa.
Para aktivis Global Sumud Flotilla, yang dikenal dengan kampanye menolak pendudukan dan blokade, menegaskan bahwa mereka hanya ingin menyoroti penderitaan warga Palestina dan menuntut kebebasan bergerak. Mereka menolak segala bentuk intimidasi dan menuntut permintaan maaf resmi dari pihak berwenang.
Di dalam negeri, perdebatan politik juga memanas. Beberapa anggota Koalisi Pemerintah menilai tindakan Ben‑Gvir sebagai upaya menegaskan kedaulatan, sementara oposisi menuduhnya menyalahgunakan kekuasaan untuk menekan suara kritis.
Sementara itu, media sosial dipenuhi dengan gambar dan video aksi tersebut, memicu protes daring yang menuntut akuntabilitas. Tagar #StandWithSumud dan #HumanRightsNow menjadi trending di beberapa platform.
Ke depan, tekanan internasional diperkirakan akan memaksa otoritas Israel untuk mengkaji kembali prosedur penanganan demonstran. Apakah tindakan ini akan memicu reformasi kebijakan keamanan atau justru memperburuk ketegangan, masih menjadi pertanyaan yang menunggu jawabannya.