Mulai 1 Juni 2026, DHE SDA Harus Disimpan di Himbara, Ini Aturan Barunya

LintasWarganet.com – 20 Mei 2026 | Pemerintah Indonesia mengumumkan regulasi baru yang akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026, mewajibkan semua Devisa Hasil Eksport Sumber Daya Alam (DHE SDA) disimpan di Himbara, yaitu rekening khusus di Bank Indonesia. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kontrol atas devisa negara, memperkuat likuiditas, dan meminimalisir risiko penyelewengan.

Ruang Lingkup dan Definisi DHE SDA

DHE SDA mencakup semua pendapatan yang diperoleh dari ekspor komoditas mineral, energi, dan sumber daya alam lain yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam negeri atau asing yang beroperasi di Indonesia.

Ketentuan Utama

• Setiap entitas yang menerima DHE SDA wajib menyalurkannya ke rekening Himbara paling lambat 7 hari kerja setelah penerimaan.
• Retensi dana di Himbara minimal 5 tahun, kecuali untuk keperluan pembayaran pajak atau kewajiban lain yang diizinkan.
• Pajak penghasilan atas DHE SDA tetap dikenakan sesuai tarif yang berlaku, namun pembayaran pajak dapat dilakukan langsung dari rekening Himbara.
• Penarikan sebelum masa retensi hanya diperbolehkan dengan persetujuan tertulis dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
• Pelaporan bulanan wajib diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan.

Dampak bagi Pelaku Usaha

Regulasi ini diperkirakan akan meningkatkan transparansi aliran devisa, namun juga menambah beban administrasi bagi perusahaan. Untuk menyesuaikan, banyak perusahaan diprediksi akan memperkuat sistem akuntansi dan mengalokasikan sumber daya khusus untuk mengelola rekening Himbara.

Langkah Selanjutnya

1. Pengajuan pembukaan rekening Himbara melalui portal resmi Bank Indonesia.
2. Integrasi sistem ERP perusahaan dengan mekanisme pelaporan Himbara.
3. Pelatihan tim keuangan tentang prosedur retensi dan pencairan dana.
4. Monitoring berkala oleh auditor internal dan regulator.

Dengan implementasi kebijakan ini, diharapkan Indonesia dapat mengoptimalkan pemanfaatan devisa hasil ekspor SDA, memperkuat cadangan devisa, dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.