Negara Harus Pastikan Keamanan Lalu Lintas, Polri Tekankan Implementasi Zero Over Dimension dan Overload 2027

LintasWarganet.com – 20 Mei 2026 | Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan bahwa pemerintah bersama kepolisian harus memastikan keamanan lalu lintas dengan menargetkan pencapaian Zero Over Dimension dan Overload pada tahun 2027. Inisiatif ini menjadi bagian penting dalam upaya menurunkan angka kecelakaan serta mengurangi kerusakan infrastruktur jalan.

Zero Over Dimension mengacu pada penghapusan kendaraan yang melebihi dimensi legal, seperti lebarnya yang melampaui batas yang ditetapkan. Sementara Zero Overload menuntut semua kendaraan, khususnya truk dan bus, tidak membawa muatan berlebih yang dapat membahayakan stabilitas kendaraan dan mengancam keselamatan pengguna jalan.

Beberapa langkah strategis yang akan diterapkan antara lain:

• Peningkatan pemeriksaan di pos pemeriksaan (Pos Pangkas) menggunakan teknologi pemindai dimensi dan timbangan digital.
• Penerapan sanksi administratif yang lebih tegas, termasuk denda tinggi dan pencabutan izin operasional bagi pelanggar berulang.
• Pendidikan dan sosialisasi intensif kepada pelaku usaha transportasi melalui seminar, media sosial, dan kampanye di stasiun pengisian bahan bakar.
• Kolaborasi dengan dinas perhubungan dan kementerian terkait untuk memperbaharui regulasi serta memperkuat basis data kendaraan.

Target tahun 2027 dipilih karena pemerintah berencana menyelesaikan revisi regulasi transportasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, diharapkan seluruh pihak dapat menyesuaikan prosedur operasional dan mengadopsi teknologi yang mendukung kepatuhan.

Irjen Pol Agus menambahkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, melainkan juga perubahan budaya di kalangan pengemudi dan pemilik usaha logistik. “Jika semua pihak memahami konsekuensi keselamatan dan ekonomi, maka Zero Over Dimension dan Overload bukan sekadar target administratif, melainkan langkah nyata menuju jalur yang lebih aman dan berkelanjutan,” ujarnya.

Implementasi program juga akan dipantau melalui laporan bulanan yang dipublikasikan oleh Polri, sehingga masyarakat dapat melihat progres dan memberikan masukan secara transparan.