Prabowo Yakin Ekspor SDA Lewat BUMN Bisa Dongkrak Penerimaan RI Setara Meksiko dan Filipina

LintasWarganet.com – 20 Mei 2026 | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam (SDA) melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara hingga menyamai tingkat pendapatan Meksiko dan Filipina. Prabowo menilai bahwa strategi ini dapat mengoptimalkan nilai tambah ekspor sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Berikut poin utama yang diungkapkan Prabowo terkait rencana ini:

• Peningkatan Pendapatan Negara: Target jangka menengah adalah meningkatkan penerimaan negara dari ekspor SDA hingga mencapai level yang setara dengan Meksiko dan Filipina.
• Pengelolaan Terpadu: BUMN akan berperan sebagai perantara utama dalam proses penambangan, pengolahan, hingga pemasaran produk SDA.
• Investasi dan Teknologi: Pemerintah berencana menarik investasi asing dan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi produksi serta nilai tambah produk.
• Pengawasan Lingkungan: Meskipun meningkatkan produksi, kebijakan tetap menekankan pada standar lingkungan yang ketat untuk menghindari dampak negatif.
• Regulasi yang Mendukung: Revisi regulasi sektor pertambangan dan energi diharapkan mempermudah peran BUMN dalam ekspor sekaligus menjamin kepastian hukum bagi investor.

Prabowo juga menyoroti beberapa sektor SDA yang menjadi fokus utama, antara lain:

1. Mineral logam strategis seperti nikel, tembaga, dan litium.
2. Energi fosil, termasuk minyak bumi dan gas alam.
3. Sumber daya kelautan, khususnya hasil perikanan dan mineral dasar laut.

Dengan memusatkan kontrol pada BUMN, diharapkan nilai ekspor dapat dipertahankan di dalam negeri lebih lama, sehingga meningkatkan nilai tambah sebelum barang dikirim ke luar negeri. Selain itu, mekanisme bagi hasil yang lebih adil dapat memberikan kontribusi signifikan pada anggaran negara.

Namun, Prabowo mengakui bahwa implementasi kebijakan ini memerlukan koordinasi lintas sektor, termasuk kementerian terkait, lembaga regulasi, serta para pemangku kepentingan industri. Ia menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau korupsi dalam proses pengelolaan SDA.

Jika berhasil, strategi ini tidak hanya akan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri hilir, dan memperbesar posisi tawar Indonesia dalam negosiasi perdagangan internasional.