LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 19 Mei 2026 | Jakarta, 19 Mei 2026 – Pemerintah Indonesia kembali menjadi sorotan internasional setelah menegaskan niatnya mengakuisisi jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia. Pengumuman tersebut muncul beriringan dengan rencana pengadaan jet tempur buatan Korea Selatan, KF-21 Boramae, yang telah lama berada dalam daftar prioritas alutsista TNI Angkatan Udara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kementeriannya hanya bertugas menyalurkan dana, sementara detail anggaran tetap bersifat rahasia.
Rencana Pengadaan Su-35 dan KF-21
Menurut pernyataan yang disampaikan oleh Menkeu pada 18 Mei 2026 di Lanud Halim Perdanakusuma, anggaran untuk program KF-21 telah tersedia sejak lama dan siap diimplementasikan. Namun, ia menambahkan bahwa belum ada permohonan resmi yang masuk ke kantornya, sehingga proses belum dapat dipercepat. “Yang itu belum ke saya, jadi saya belum tahu yang KF-21 ya,” ujar Purbaya.
Di sisi lain, Kementerian Pertahanan mengonfirmasi bahwa negosiasi untuk pembelian Su-35 sedang berjalan. Jet tempur generasi keempat ini dikenal memiliki kemampuan manuver tinggi, radar AESA, dan persenjataan canggih, menjadikannya pilihan strategis untuk memperkuat kemampuan udara Indonesia.
Anggaran Pertahanan yang Meningkat
Purbaya mengakui bahwa anggaran pertahanan negara akan mengalami kenaikan signifikan hingga tahun 2029. “Anggaran pertahanan naik cukup signifikan, tapi detailnya tetap rahasia,” katanya. Ia menolak mengungkapkan angka pasti, meskipun spekulasi media menyebutkan kebutuhan dana hingga 8,1 miliar dolar AS untuk keseluruhan paket alutsista, termasuk Su-35 dan KF-21.
Menkeu menegaskan bahwa kementariannya hanya berperan sebagai “bagian bayar saja” dan bahwa pertanyaan lebih lanjut sebaiknya diarahkan kepada Menteri Pertahanan. Pernyataan ini menegaskan batasan peran Kemenkeu dalam proses pengadaan alutsista yang melibatkan banyak pihak, termasuk kementerian pertahanan, TNI, dan pemasok asing.
Konsekuensi Geopolitik dan Hubungan Rusia-Indonesia
Pembelian Su-35 datang pada saat ketegangan Barat terhadap kerja sama militer Rusia‑Iran meningkat. Indonesia, yang selama ini menjaga kebijakan luar negeri non‑blok, tampaknya mengoptimalkan hubungan pertahanan dengan kedua blok utama. Rusia, melalui promosi varian terbaru Su-57 dua‑kursi, berusaha menarik pembeli potensial di luar negeri, termasuk Indonesia, yang tengah mencari diversifikasi alutsista.
Varian dua‑kursi Su-57, yang dilaporkan sedang dalam fase uji coba awal, dirancang khusus untuk pasar ekspor. Meskipun belum ada indikasi resmi bahwa Indonesia akan mempertimbangkan Su-57, kehadiran varian ini menambah tekanan pada pesaing Barat seperti F‑35 Amerika Serikat, yang juga menjadi objek minat TNI AU.
Implikasi Ekonomi dan Kemandirian Industri
Pembelian jet tempur berkelas tinggi menuntut komitmen fiskal yang besar. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi sambil memenuhi kebutuhan pertahanan. “Kita harus jaga kemampuan pertahanan di tengah uncertainty global,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan kemandirian industri pertahanan melalui kerja sama teknologi dengan Korea Selatan pada proyek KF-21. Jika berhasil, program ini dapat mengurangi ketergantungan pada import dan membuka peluang ekspor di masa depan.
Reaksi Publik dan Analisis Pakar
- Beberapa pengamat mengkritik kurangnya transparansi anggaran, menilai bahwa publik berhak mengetahui besaran belanja pertahanan yang menggerus APBN.
- Kelompok analis militer menilai Su-35 sebagai pelengkap yang tepat untuk memperkuat keunggulan udara, terutama dalam menghadapi potensi konflik di wilayah Asia Tenggara.
- Pengamat ekonomi mengingatkan risiko beban utang luar negeri jika pembiayaan dilakukan melalui pinjaman dolar AS, mengingat nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif.
Secara keseluruhan, keputusan Indonesia untuk mengincar Su-35 sekaligus melanjutkan program KF-21 mencerminkan strategi pertahanan yang berorientasi pada diversifikasi sumber, peningkatan kapabilitas, dan upaya menjaga kemandirian industri dalam kerangka kebijakan nasional.
Dengan anggaran pertahanan yang diproyeksikan meningkat secara substansial, pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan keamanan dan kestabilan fiskal, sambil tetap menjaga hubungan diplomatik yang seimbang dengan kekuatan besar dunia.