Dituntut 5 tahun bui, eks Wamenaker Noel: Mending saya korupsi banyak

LintasWarganet.com – 19 Mei 2026 | Immanuel \”Noel\” Ebenezer Gerungan, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024‑2025, dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kasus ini bermula dari penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkapkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan program ketenagakerjaan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa Gerungan terbukti menerima suap sebesar Rp 4,5 miliar dari kontraktor yang memenangkan tender proyek pelatihan kerja. Uang tersebut diduga disalurkan melalui rekening pribadi dan perusahaan milik keluarga terdakwa.

Dalam sidang pembacaan putusan, Gerungan mengeluarkan pernyataan kontroversial yang kemudian menjadi viral di media sosial: \”Mending saya korupsi banyak, daripada harus dituntut dan dipenjara lima tahun.\” Pernyataan tersebut menimbulkan protes keras dari publik dan kalangan aktivis anti‑korupsi.

Berikut rangkuman fakta utama kasus ini:

• Jaksa Penuntut Umum: menuntut Gerungan dengan tuduhan korupsi, pencucian uang, dan penyalahgunaan jabatan.
• Nilai suap: diperkirakan mencapai Rp 4,5 miliar.
• Hukuman: 5 tahun penjara serta denda sebesar Rp 500 juta.
• Barang bukti: sejumlah dokumen tender, rekaman percakapan, serta transfer bank.

Reaksi pemerintah menegaskan bahwa kasus ini menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi di tingkat tinggi. Menko Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menambahkan bahwa proses hukum akan tetap berjalan tanpa pandang bulu.

Para pengamat menilai bahwa hukuman lima tahun bagi seorang pejabat setingkat wakil menteri masih terbilang ringan dibandingkan dengan besaran kerugian negara. Mereka menuntut adanya peraturan yang lebih ketat dalam pengawasan tender publik.

Kasus ini menjadi pengingat bagi para pejabat publik bahwa penyalahgunaan jabatan dapat berujung pada sanksi pidana yang signifikan, sekaligus menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.