Dana Bagi Hasil Tambang Turun, NTB Pangkas Biaya Perjalanan Dinas

LintasWarganet.com – 19 Mei 2026 | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi penurunan signifikan pada pendapatan dari Bagi Hasil Tambang (BHT) yang berasal dari sektor pertambangan. Penurunan ini dipicu oleh penurunan produksi mineral serta perubahan regulasi yang mengurangi persentase penerimaan daerah.

Akibat berkurangnya BHT, pemerintah provinsi memutuskan untuk melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran guna menyeimbangkan kembali kondisi keuangan daerah. Salah satu langkah utama adalah pemotongan biaya perjalanan dinas bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat daerah.

• Limit maksimum uang perjalanan dinas (UPD) diturunkan sebesar 30% dari nilai sebelumnya.
• Penggunaan transportasi umum atau kendaraan dinas yang lebih hemat menjadi prioritas.
• Perjalanan yang dapat digantikan dengan rapat daring diwajibkan menggunakan video conference.
• Pengajuan perjalanan dinas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat setingkat lebih tinggi.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah NTB memperkirakan dapat menghemat hingga Rp 12 miliar dalam satu tahun anggaran. Dana yang dihemat akan dialokasikan kembali ke program prioritas seperti perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan di wilayah yang masih terdampak keterbatasan anggaran.

Gubernur NTB, [Nama Gubernur], menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya responsif pemerintah dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Ia menekankan pentingnya meningkatkan efisiensi operasional dan memanfaatkan teknologi digital untuk mengurangi kebutuhan perjalanan fisik.

Penghematan biaya perjalanan dinas juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi penggunaan anggaran daerah. Semua pengajuan perjalanan akan dicatat dalam sistem e‑budgeting yang dapat dipantau secara real‑time oleh auditor internal dan publik.

Ke depan, pemerintah NTB berencana melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan ini. Jika berhasil, model pemotongan biaya perjalanan dapat dijadikan contoh bagi provinsi lain yang menghadapi tekanan fiskal serupa.