Dokumenter ‘Pesta Babi’: Menguak Kolonialisme Modern di Papua dan Polemik Penayangannya

LintasWarganet.com – 16 Mei 2026 | Film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” kembali menjadi sorotan publik setelah sejumlah pemutaran dibubarkan dan pernyataan keras dari TNI serta pejabat pemerintah. Karya sutradara Cypri Paju Dale bersama Dandhy Laksono ini tidak hanya menampilkan realitas kelam eksploitasi lahan di Papua, tetapi juga menantang narasi resmi tentang pembangunan nasional.

Makna Judul dan Kerangka Analisis

Menurut sutradara Cypri, istilah “kolonialisme” dipilih secara sengaja sebagai kerangka analisis untuk memahami serangkaian masalah yang saling terkait di Papua, mulai dari konflik agraria, pelanggaran HAM, deforestasi, hingga militerisme. Ia menekankan bahwa istilah ini telah lama dipakai oleh sebagian masyarakat adat Papua untuk menggambarkan interaksi mereka dengan pemerintah Indonesia dan pihak-pihak asing.

Cypri menegaskan bahwa film ini menggabungkan penelitian sejarah, antropologi, investigasi jurnalistik, dan analisis kebijakan. Tujuannya adalah memperlihatkan bahwa masalah‑masalah tersebut bersifat sistemik dan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial.

Konten Film: Dari Proyek Food Estate hingga Ritual Pesta Babi

Film tersebut menyoroti proyek Food Estate, perkebunan kelapa sawit, dan bioetanol yang mengancam 2,5 juta hektar hutan adat di Papua Selatan. Di beberapa distrik, seperti Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, warga adat mengorganisir simbol salib merah serta menggelar ritual “pesta babi” sebagai bentuk perlawanan simbolis. Tanpa hutan, rantai makanan—termasuk babi—akan terputus, mengancam keberlangsungan hidup masyarakat setempat.

Berbagai narasumber dalam film, termasuk Yasinta dari distrik Ilwayab, menggambarkan dampak langsung proyek‑proyek tersebut: kehilangan lahan pertanian, penghancuran habitat, dan intimidasi terhadap aktivis lokal.

Polemik Penayangan: Antara Larangan dan Kebebasan Bersuara

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada larangan resmi atas pemutaran film tersebut. Ia menilai kritik terhadap proyek strategis nasional (PSN) di Papua merupakan wacana yang wajar dalam demokrasi, meskipun mengakui adanya narasi provokatif.

Namun, TNI memperingatkan potensi gangguan sosial akibat narasi yang dianggap tendensius. Peringatan ini muncul bersamaan dengan pembubaran “nobar” (nonton bareng) di sejumlah kampus dan daerah, yang sebagian pihak klaim disebabkan prosedur administratif, bukan arahan pusat.

Kader muda PDI‑P Shohibul Kafi menyoroti kurangnya transparansi pemerintah dalam mengelola sumber daya alam Papua, sementara politisi Angga Nugraha menuntut ruang debat publik alih‑alih pembungkaman. Kedua tokoh menekankan pentingnya film sebagai jendela bagi masyarakat luas untuk memahami kompleksitas konflik agraria.

Reaksi Publik dan Dampak Sosial

• Film memicu perdebatan sengit di media sosial, dengan argumen pro‑kebebasan berekspresi di satu sisi dan tuduhan penyuluhan propaganda anti‑pemerintah di sisi lain.
• Beberapa organisasi hak asasi manusia mendukung penayangan sebagai sarana edukasi tentang hak tanah adat.
• Di tingkat akademik, beberapa universitas membatasi pemutaran karena prosedur izin, sementara yang lain melaksanakannya tanpa hambatan.

Langkah Kedepan: Debat Publik atau Pembungkaman?

Berbagai pihak sepakat bahwa film “Pesta Babi” harus menjadi bahan diskusi terbuka. Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa larangan hanya dapat diberlakukan melalui keputusan pengadilan dan undang‑undang yang jelas. Sementara itu, aktivis menuntut agar pemerintah menyediakan ruang dialog yang inklusif, melibatkan masyarakat adat, akademisi, dan pembuat kebijakan.

Jika dialog dapat terwujud, film ini berpotensi menjadi katalis perubahan kebijakan agraria yang lebih adil dan berkelanjutan di Papua. Sebaliknya, pembungkaman dapat memperparah rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Dengan mengangkat isu‑isu mendasar—kolonialisme modern, eksploitasi lahan, dan hak adat—”Pesta Babi” menunjukkan betapa pentingnya kebebasan berekspresi dalam mengungkap realitas yang sering tersembunyi di balik retorika pembangunan.