Muktamar ke-35 NU: Menyongsong Jalan Peradaban Indonesia 2045

LintasWarganet.com – 16 Mei 2026 | Majelis Ulama Indonesia (NU) sedang bersiap menyelenggarakan Muktamar ke-35 yang dijadwalkan pada Agustus 2026. Acara ini menjadi platform strategis bagi organisasi keagamaan terbesar di Tanah Air untuk merumuskan kebijakan internal sekaligus menegaskan kontribusinya dalam visi pembangunan jangka panjang negara.

Tematik utama Muktamar kali ini adalah “Jalan Peradaban Indonesia 2045”, sebuah kerangka kerja yang menitikberatkan pada integrasi nilai-nilai keislaman dengan agenda pembangunan berkelanjutan menjelang seratus tahun kemerdekaan. Rangkaian diskusi diproyeksikan mencakup empat pilar utama: spiritualitas, pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan.

• Spiritualitas: Penguatan identitas Islam moderat yang menyeimbangkan tradisi lokal dan tantangan global.
• Pendidikan: Revitalisasi kurikulum madrasah dan pesantren agar selaras dengan standar kompetensi nasional serta teknologi digital.
• Ekonomi: Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah serta peningkatan literasi keuangan umat.
• Kebudayaan: Pelestarian warisan budaya Nusantara melalui program seni, bahasa, dan dialog antar‑umat beragama.

Berbagai delegasi dari wilayah Nusantara, termasuk para ulama, akademisi, pebisnis, dan tokoh masyarakat, akan berpartisipasi. Mereka diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan kepada pemerintah, khususnya dalam rangka mendukung agenda “Indonesia 2045” yang menekankan kedaulatan, keadilan sosial, dan inovasi.

Selain agenda kebijakan, Muktamar ke-35 juga akan menyoroti peran NU dalam memperkuat persatuan bangsa. Sebagai organisasi yang memiliki jaringan ribuan cabang, NU berupaya menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menangani isu‑isu sosial‑ekonomi yang muncul pasca‑pandemi.

Dengan menempatkan “Jalan Peradaban Indonesia 2045” sebagai landasan, diharapkan Muktamar ke-35 tidak hanya menjadi forum internal, melainkan juga katalisator perubahan yang berdampak pada kebijakan publik nasional.