Legislator DKI Minta Edukasi dan Mitigasi Hantavirus Diperkuat

LintasWarganet.com – 15 Mei 2026 | Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana, menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera memperkuat upaya edukasi dan mitigasi terhadap hantavirus yang belakangan ini menimbulkan kepanikan di sejumlah wilayah kota. Permintaan ini muncul setelah laporan resmi menyebutkan adanya peningkatan kasus hantavirus pada bulan-bulan terakhir, terutama di area permukiman padat dan lingkungan dengan sanitasi kurang baik.

Hantavirus merupakan virus yang ditularkan melalui droplet atau kotoran tikus, dan dapat menyebabkan penyakit serius seperti hantavirus pulmonary syndrome (HPS) dengan gejala demam tinggi, nyeri otot, serta gangguan pernapasan. Menurut data Dinas Kesehatan DKI, sejak awal tahun 2024 tercatat lebih dari 30 kasus terkonfirmasi, dengan tiga di antaranya berujung pada kematian.

Yudha Permana menyoroti bahwa respons saat ini masih terbatas pada penanganan medis pasca infeksi, sementara pencegahan belum mendapat prioritas yang memadai. Ia mengusulkan serangkaian langkah konkret yang harus segera diimplementasikan oleh Pemprov DKI Jakarta, antara lain:

• Peningkatan kampanye edukasi publik melalui media massa, media sosial, serta penyuluhan langsung di wilayah rawan.
• Pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan daerah mengenai gejala, diagnosis, dan penanganan awal hantavirus.
• Program pengendalian populasi tikus meliputi penataan lingkungan, pembersihan sampah, dan penggunaan perangkap atau rodenticide yang aman.
• Pembangunan jaringan pemantauan kesehatan berbasis digital untuk melaporkan kasus secara real‑time.
• Kolaborasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Badan Penanggulangan Bencana untuk mengintegrasikan upaya pencegahan dalam kebijakan kota.

Selain itu, Yudha Permana menekankan pentingnya penyediaan fasilitas kesehatan yang dilengkapi dengan peralatan diagnostik hantavirus serta protokol isolasi yang jelas. Ia berharap langkah‑langkah tersebut dapat menurunkan angka penularan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya virus ini.

Pemprov DKI Jakarta belum memberikan respons resmi terkait usulan tersebut, namun diharapkan keputusan kebijakan akan segera diumumkan mengingat potensi ancaman kesehatan masyarakat yang signifikan.