LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 15 Mei 2026 | Indonesia telah resmi meratifikasi Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No. 188, yang dikenal sebagai Konvensi Pekerja Maritim. Langkah ini menjadi titik balik penting bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem tata kelola tenaga kerja di sektor kelautan, terutama bagi awak kapal yang bekerja di perairan nasional.
Ratifikasi tersebut didorong oleh Kementerian Perhubungan, Ketenagakerjaan, dan Maritim serta Investasi (P2MI) yang menekankan perlunya perlindungan optimal bagi para pelaut. Menurut pejabat kementerian, konvensi ini mencakup standar hak-hak dasar, kesehatan dan keselamatan kerja, serta jaminan sosial yang selama ini masih terfragmentasi dalam regulasi domestik.
Beberapa langkah strategis yang akan diimplementasikan meliputi:
- Peninjauan kembali peraturan perundang‑undangan terkait kerja awak kapal agar selaras dengan standar ILO 188.
- Peningkatan kapasitas inspeksi kapal melalui pelatihan khusus bagi petugas pelabuhan dan otoritas maritim.
- Penerapan sistem sertifikasi digital bagi awak kapal yang telah memenuhi persyaratan kompetensi dan kesehatan.
- Penguatan jaringan perlindungan sosial, termasuk asuransi kesehatan, pensiun, dan tunjangan kecelakaan laut.
- Pengawasan ketat terhadap agen perekrutan tenaga kerja maritim untuk mencegah praktik penipuan dan eksploitasi.
Selain itu, kementerian berencana menyusun pedoman operasional yang memuat prosedur penanganan sengketa ketenagakerjaan di laut, serta mekanisme penyelesaian cepat melalui mediasi yang melibatkan serikat pekerja dan perusahaan pelayaran.
Implementasi konvensi ini diproyeksikan akan meningkatkan kesejahteraan awak kapal, menurunkan angka kecelakaan kerja, serta memperkuat daya saing industri perkapalan Indonesia di pasar global. Diharapkan pula bahwa standar internasional ini dapat menarik lebih banyak investasi asing dalam sektor maritim, sekaligus meneguhkan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memperhatikan hak-hak pekerja laut.
Para pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja, asosiasi pelayaran, dan lembaga pelatihan, diundang untuk berpartisipasi dalam forum konsultatif yang akan diadakan secara berkala. Forum ini bertujuan menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan lapangan serta memastikan bahwa setiap perubahan regulasi dapat diimplementasikan secara efektif.