Yusril Nilai Kritik Film “Pesta Babi” dan Tegaskan Pembubaran Nobar Bukan Arahan Pemerintah

LintasWarganet.com – 14 Mei 2026 | Jakarta, Republika.co.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapan tegas terkait kontroversi film berjudul “Pesta Babi” yang baru-baru ini menjadi sorotan publik. Dalam pernyataannya, Yusril menilai bahwa film tersebut mengandung unsur yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap nilai-nilai budaya Indonesia.

Selain mengkritisi konten film, Yusril juga menegaskan bahwa keputusan pembubaran atau penghentian nonton bareng (nobar) film tersebut bukanlah instruksi resmi dari pemerintah. Menurutnya, tindakan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara acara atas dasar pertimbangan keamanan dan kenyamanan penonton, bukan karena arahan kebijakan negara.

Poin utama kritik Yusril terhadap “Pesta Babi” antara lain:

• Penggunaan bahasa dan adegan yang dianggap vulgar serta tidak sesuai dengan norma kesopanan publik.
• Potensi menimbulkan stereotip negatif terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat.
• Kekhawatiran bahwa film tersebut dapat memengaruhi persepsi generasi muda terhadap nilai moral.

Yusril menambahkan bahwa kebebasan berekspresi tetap dihormati, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Ia mengajak pembuat film, penyiar, dan penonton untuk lebih bijak dalam menilai serta menyebarkan karya yang berpotensi menimbulkan kontroversi.

Sejumlah pihak lain, termasuk kalangan industri perfilman dan aktivis kebebasan berekspresi, menanggapi pernyataan tersebut dengan beragam sudut pandang. Ada yang menyambut baik kritik konstruktif demi meningkatkan kualitas konten, sementara yang lain menilai bahwa campur tangan politik terhadap industri hiburan dapat mengancam kebebasan kreatif.

Meski demikian, pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga ketertiban umum tanpa mengintervensi proses kreatif. Pembubaran nobar yang terjadi di beberapa kota dianggap sebagai langkah preventif, bukan kebijakan yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga pemerintah.

Kasus ini menjadi contoh dinamika antara kebebasan seni, regulasi moral, dan peran negara dalam mengelola konten publik. Pengawasan yang proporsional dan dialog terbuka di antara semua pemangku kepentingan diharapkan dapat menghasilkan solusi yang seimbang antara kebebasan berekspresi dan kepentingan sosial.